Jokowi Panggil Pengurus Apindo Minta Masukan soal Dunia Usaha

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan dilakukan pukul 09.43 WIB.

Dalam pertemuan, Jokowi meminta masukan konkret dari Apindo yang bisa memberikan efek positif terhadap ekonomi Indonesia.

"Saya ingin masukan-masukan ini yang lebih konkret, nyata, dan bisa cepat dilaksanakan sehingga bisa memberikan sebuah efek ekonomi yang baik pada negara kita," kata Jokowi, Kamis (13/6/2019).

Jokowi menginginkan masukan dari Apindo berupa terobosan baru dalam dunia usaha. Misalnya masukan terkait dengan revisi UU atau penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dunia usaha.

"Saya ngomong apa adanya karena saya sudah nggak ada beban apa-apa, tolong gunakan kesempatan ini sehingga terobosan-terobosan yang ingin kita lakukan betul-betul terobosan yang memberikan efek tendangan kuat bagi ekonomi kita," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, lima tahun ke depan pemerintah akan fokus mengembangkan dunia usaha. Karena itu, usai Idul Fitri 2019 dirinya mengundang pengurus organisasi pengusaha Indonesia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelum Apindo, Jokowi terlebih dahulu mengundang pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ke Istana Merdeka, Jakarta.

"Karena memang kita ingin 5 tahun ke depan menjadi sebuah prioritas dunia usaha. Sehingga jangan sampai lah kita ini investasi dan ekspor kalah dengan Singapura, sudah lama kita kalah dengan Malaysia, kalah dengan Thailand, kalah dengan Filipina, terakhir kita kalah lagi dengan Vietnam. Jangan sampai. Sering saya sampaikan di mana-mana, kalah nanti dengan Kamboja, kalah dengan Laos," ucap dia.

Jokowi menegaskan, Indonesia memiliki kekuatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Ini seharusnya menjadi modal besar untuk menyongsong Indonesia maju. Namun, bertahun-tahun Indonesia disebut tidak bisa menyelesaikan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

"Saya kira ini sebetulnya suatu yang kalau kita bisa bekerja sama dengan baik pemerintah, dunia usaha ini bukan barang yang sulit. Tetapi memang ada regulasi, undang-undang, beberapa undang-undang yang memang harus kita revisi," pungkasnya.

Reporter: Titin Supriatin