PSI: Pemilihan Wagub DKI Jangan Sampai Diputuskan Segelintir Elite

Liputan6.com, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD tidak transparan dan terkesan buru-buru.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest menyatakan, proses yang tidak transparan ini dapat berpotensi melahirkan politik transaksional di belakang layar.

"Akan lebih adil jika warga Jakarta tidak merasa seperti disodorkan kucing dalam karung. Jangan sampai pemilihan Wagub tidak transparan, hanya diputuskan segelintir elite partai saja," tutur Rian di Kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Dia menyampaikan, PSI ingin memastikan agar publik dilibatkan dalam menentukan pemimpinnya. Mereka juga mengusulkan agar debat publik diselenggarakan.

"Pemilihan wagub ini terlalu terburu-buru tanpa melibatkan publik. Beri warga waktu untuk terlibat mengkritisi para calon secara terbuka," tegas dia.

Rian menyarankan, sebaiknya hasil fit and proper test yang sudah dilakukan kepada dua cawagub diungkap ke publik. Hal ini agar publik tahu kualitas calon pemimpinnya meski debat dan paparan tidak diadakan. Selain itu, dia berharap tata tertib pemilihan wagub segera rampung disusun DPRD DKI Jakarta.

"Tata tertib kalau sudah jelas, ada fit and proper test, ada proses paparan, proses tanya jawab, kita juga lebih lega ya. Artinya oh jelas nih ada proses yang akuntabel dan jelas," jelas Rian.

"Bukan hanya sekadar tawar-menawar politik atau mungkin politik dagang sapi, ya kita juga nggak mau seperti itu," dia mengakhiri.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Karena itu, Rian mengatakan partainya pun bersedia menjadi fasilitator untuk uji publik secara terbuka. Sebab, dia menilai publik Ibu Kota belum mendapat penjelasan tentang siapa cawagub mereka, serta apa pencapaian dan gagasannya.

"Demi kepentingan warga DKI kami siap kapan pun. Yang penting kasih tahu saja sehari sebelumnya, jangan mendadak," ujar Rian.

Sementara Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menjelaskan, ruangan yang dibutuhkan untuk melakukan debat publik pun tidak perlu besar. Debat juga bisa dilakukan dengan cara live streaming agar praktis dan dapat menjangkau seluruh masyarakat.

Yang penting, ujar Michael, debat tersebut dapat memaparkan ide dan gagasan kedua cawagub DKI Jakarta. Dia pun meminta partai pengusung cawagub, yakni PKS, untuk menekankan pentingnya transparansi.

"Saya kira dimulai dari partai pengusung dulu. Begitu partai pengusung sudah jelas paparannya, kita juga ingin DPRD ada tata tertib yang jelas supaya jangan sampai keputusan itu nggak ada prosesnya," tukas Michael.

Saat ini, dua nama cawagub yang sudah disetujui DPRD DKI yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta untuk pemilihan wakil gubernur akan dilaksanakan tanggal 22 Juli 2019.