Jadi Partai Pertama yang Usung Jokowi, Agung Laksono Minta Tambahan Kursi Menteri

Menurut Agung, setelah Golkar bersikap, baru partai lain ikut mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi.

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Jul 2019, 08:15 WIB
Diterbitkan 13 Jul 2019, 08:15 WIB
Agung Laksono
Agung Laksono (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono menilai, partainya berhak mendapatkan jatah kursi lebih banyak dibanding periode sebelumnya. Sebab, Golkar dianggap partai yang paling pertama mendukung Jokowi kembali maju di Pilpres 2019.

Menurut Agung, setelah Golkar bersikap, baru partai lain ikut mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi.

"Wajar kalau kita mengajukan lebih dibanding sekarang yang hanya dua, karena dari partai koalisi yang pertama kali mengusung Pak Jokowi adalah Partai Golkar, baru disusul partai-partai yang lain. Bahkan PDI Perjuangan pun menyusul. Yang pertama kali mengusung adalah Golkar," ujar Agung Laksono, di Garut, Jumat (17/7/2019).

Namun meski demikian, Agung enggan menyebut berapa kursi menteri yang ideal bagi partai Golkar. Ia pun menyebut bahwa Partai Golkar tetap menyadari bahwa mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, penyusunan kabinet adalah hak perogratif Presiden.

"Ideal (jumlah menteri untuk Golkar) saya tidak bisa mengatakan. Terserah beliau (Jokowi)," ucapnya.

Dari Partai Golongan Karya sendiri, disebut mantan Ketua DPR ini, sudah menyiapkan kader-kader partai yang mumpuni. Para kader yang diajukan itu siap ditempatkan menjadi menteri, menteri koordinator, dan lainnya. Namun ia pun tidak merinci berapa jumlah kader dan nama-nama yang sudah disiapkan.

"Pokoknya lebih dari satu," katanya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Berapa Seharusnya Jatah Kursi Golkar?

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai wajar bila partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin, menagih jatah kursi setelah berhasil memenangkan jagoannya pada Pilpres 2019 lalu.

Menurut Ray, jatah kursi menteri harus disesuaikan dengan kontribusi dan kerja mereka dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Ray tidak sepakat bila penentuan jatah menteri dari partai politik ditentukan oleh jumlah kursi. Tapi harus sesuai dengan kontribusi dan kompetensi.

Untuk Partai Golkar misalnya, Ray menilai Golkar tidak optimal memenangkan Jokowi-Ma'ruf sehingga hanya layak mendapat dua kursi menteri saja di kabinet.

"Saya melihat bahwa partai Golkar cukup mendapatkan dua kursi kabinet. Alasan utamanya adalah konsolidasi partai ini dalam mensukseskan Jokowi sebagai presiden kurang optimal," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Ray mencontohkan, tidak optimalnya Golkar dalam memenangkan Jokowi adalah merosotnya Jokowi di daerah yang dikenal sebagai basis tradisionil Golkar.

"Sebut saja Banten, Jabar dan Sulsel. Tiga daerah yang dikenal sebagai basis Golkar. Tapi suara Jokowi tidak signifikan di dalamnya. Dengan pertimbangan ini, saya melihat Golkar sepantasnya hanya dapat dua kursi kabinet," pungkas Ray.

Misalnya kata Ray, di Sulawesi Selatan, Golkar menjadi pemenang dengan perolehan suara tertinggi disusul Gerindra dan Nasdem. Suara Golkar yang tinggi itu justru tidak berefek pada perolehan suara Jokowi-Ma'ruf. Justru Prabowo-Sandi unggul diatas 50 persen di wilayah ini.

Sementara itu, untuk jatah partai lain, Ray menilai PKB layak mendapat empat kursi dan PPP dua kursi. PSI dan Hanura masing-masing satu kursi.

Reporter : Mochammad Iqbal

Sumber: Merdeka

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya