Rian Ernest Santai Dilaporkan Anggota DPRD DKI soal Tudingan Fulus Kursi Wagub

Liputan6.com, Jakarta Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman menyatakan, tuduhan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest tentang adanya politik uang dalam proses pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta tidaklah berdasar.

Menurutnya, tuduhan itu juga telah merugikan institusi DPRD DKI Jakarta serta anggotanya. Apalagi, mengingat bahwa pemilihan wagub sendiri belum dilangsungkan hingga saat ini.

"Pernyataan Sdr. Rian Ernest Tanudjaja tersebut sangat tendensius dan merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap kehormatan dan harga diri saya sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan sebagai anggota Panitia Khusus Pemilihan Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta," ujar Taufiqurrahman dalam sebuah pernyataan tertulis, Selasa (16/7/2019).

Dia menegaskan, dirinya berencana melaporkan ucapan Rian ini kepada pihak yang berwajib. Sebab, dia tidak ingin institusi DPRD DKI tercemar namanya atas tuduhan yang tidak didasarkan fakta.

"Berdasarkan pertimbangan di atas, pada hari ini, tanggal 16 Juli 2019, saya Taufiqurrahman, SH, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta melaporkan perbuatan penghinaan (sebagaimana termuat dalam KUHP Pasal 310 s.d 321 KUHP) yang dilakukan oleh Sdr. Rian Ernest Tanudjaja," lanjutnya.

Dihubungi via telepon, Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta, Ernest mengaku dirinya tidak masalah bila Taufik hendak mengambil langkah hukum terkait tudingannya itu.

"Silahkan aja, haknya beliau. Hanya saja yang saya pikir begini, mungkin harusnya teman-teman anggota dewan berterima kasih sudah ada partai yang mencegah adanya politik uang," ujar Ernest saat dihubungi, Selasa (16/7/2019).

"Jadi, bukannya saling terima kasih atau mengingatkan satu sama lain, malah melaporkan saya. Itu hal janggal," dia melanjutkan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ernest menegaskan, dia dan partainya hanya bermaksud mencegah adanya praktek politik uang. Menurutnya, PSI ingin mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki ada atau tidaknya politik uang di lingkungan DRPD DKI. Dia menilai, KPK pastinya memiliki cara tersendiri untuk menguak dugaan tersebut.

"Justru PSI berharap KPK turun tangan. Sekarang malah tiba-tiba ada oknum DPRD yang melaporkan saya," ucapnya.

Ernest menyatakan, dirinya juga siap bila memang akhirnya dipanggil oleh pihak kepolisian. "Apapun yang ditanya pasti akan saya jawab. Kalau dipanggil akan datang," ujarnya.

Terkait dengan siapa pelapor yang menyebut adanya praktik politik uang dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta, Ernest mengunci rapat hal tersebut.

"Karena saya dapat info dari elite politik. Saya harus rahasiakan identitas beliau. Saya harus hormati beliau udah terbuka sama saya, saya hormati," dia mengakhiri.

Sebelumnya, Ernest sempat mengungkap adanya dugaan politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta. Hal ini disampaikannya dalam sebuah konferensi pers pada hari Senin, 15 Juli 2019.

Saat itu, dia menyatakan bahwa anggota DPRD DKI menerima uang untuk datang di kuorum pemilihan wagub DKI. Sehingga, siapa pun yang terpilih nantinya memang sudah diatur sejak awal.

"Pokoknya untuk datang di kuorum, untuk datang duduk itu ada uangnya. Jadi nanti siapa pun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi menyetujui atau menolak. Terserah yang mengatur ini semua. Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya, kebayang ya dan satu kursi ratusan juta. Tapi ini rumor ya sekali lagi, saya sampaikan, rumor," tutur Ernest.