Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat Asal Kembalikan Uang Curian, Peluang dan Payung Hukumnya?

Menteri dari PDIP Harus Lewat Persetujuan Megawati dan Jokowi

PDI Perjuangan memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan calon menteri.

oleh Ika DefiantiRatu Annisaa Suryasumirat diperbarui 19 Jul 2019, 06:31 WIB

Diterbitkan 19 Jul 2019, 06:31 WIB

Jokowi - Ma'ruf Amin Hadiri HUT ke-46 PDIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan cawapres Ma'ruf Amin potong tumpeng saat memperingati HUT ke-46 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/1). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyatakan, partainya menghormati segala keputusan Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi dalam memilih menteri.

Meski begitu, Basarah menyebut bahwa sejauh ini Jokowi belum berkoordinasi dengan ketua umum partai pendukung di Pilpres 2019 dalam hal penyusunan kabinet.

Bos XL Axiata Beberkan Perkembangan Merger XL-Smartfren Kian Dekat

"Agenda itu belum ada sepanjang sepengetahuan saya. Belum ada pembicaraan spesifik yang membahas postur kementerian, apalagi nama-nama calon menteri di kabinet," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

Sedangkan untuk PDI Perjuangan, Basarah menyatakan partainya belum mengusulkan nama calon menteri kepada Jokowi. Sebab, PDI Perjuangan memiliki mekanisme tersendiri dalam mengajukan calon menteri.

Yakni melalui keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang kemudian dilanjutkan dengan keputusan Presiden Jokowi.

"Khusus kader (PDI Perjuangan) akan melalui dua instansi prerogatif. Pertama prerogatif ketua umum untuk mengusulkan kepada presiden. Kedua wewenang presiden dalam menentukan nama-nama menterinya," papar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Megawati Belum Tentukan

Pesan Jokowi Saat Peringati KAA di Istana Negara-Jakarta- Angga Yuniar-20170418

Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat Peringatan KAA 2017 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/4). Menurut Megawati, awal berdirinya KAA bukan dimaksudkan untuk menentang blok lain (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Basarah menyatakan, saat ini Megawati belum menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan siapa kadernya yang akan dicalonkan sebagai menteri.

"Karena Ibu Mega masih memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental, dalam kepentingan bangsa yang lebih besar," jelas Basarah.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno meminta presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menunjuk menteri kabinet yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.

Adi mengatakan, periode kedua pemerintahan Jokowi adalah periode pertaruhan. Sebab, di periode ini Jokowi menghadapi tantangan pembangunan ekonomi Indonesia yang begitu berat.

"Pembantu Jokowi harus total, tidak terbelah perhatiannya antara mengurus partai dan menteri. Saya cukup meyakini, di periode ini salah satu syarat menjadi menteri memang harus memilih apakah jadi ketum partai atau jadi menteri," ucap Adi kepada wartawan, Rabu (17/7/2019).

Lanjutkan Membaca ↓