JK Minta Kepala Daerah Ikut Jaga Inflansi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta kepala daerah agar menjaga inflasi daerah yang berkontribusi pada inflasi nasional agar menjaga daya beli masyarakat. Serta menstabilkan produksi dunia usaha.

"Kalau harga naiknya karet biar saja, karena bukan barang konsumsi. Harga naik kopi coklat biar saja. Itu hanya IHK (Indek Harga Konsumen), jadi asal jangan harga naik langsung bertindak sweeping. Jangan," kata JK saat membuka rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

JK menjelaskan inflasi IHK menjadi prioritas dan wajib dijaga. Menurut JK, hal tersebut menyangkut ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sebab itu distribusi barang harus dijaga, sebab para petani menurut dia adalah konsumen.

Kalau ditekan terus harganya maka dia akan mengalami kesulitan utk berkonsumsi petani itu," ungkap JK.

Jika tidak, akan terjadi kesulitan berkonsumsi dan berdampak ke kota juga akan kesulitan mendapatkan pendapatan. Beberapa daerah kata JK penting untuk menjafa kesimbangan produsen dan konsumen.

"Jadi kenapa daerah penting untuk menjaga keseimbangan produsen dan konsumen. Di situ fungsi distribusi. Kalau terlalu panjang distribusi maka harga petani murah tapi konsumen beli mahal," lanjut JK.

Kemudian dia juga menjelaskan jika inflasi yang tinggi dapat berpengaruh pada pemerintah. Masyarakat kata dia berdampak akan tidak membayar pajak. Sementara jika deflasi tinggi akan berdampak pada PHK disetiap perusahaan.

"Kenapa inflasi yang besar berbahaya, kalau orang punya gaji 10 juta, biasa beli konsumsi beras, ikan, harga 3 juta, tiba tiba 4 juta, maka daya beli turun, pengeluaran lebih banyak, tidak bisa bayar pajak, kalau deflasi tinggi pengusaha rugi nanti banyak PHK," kata Jusuf Kalla.

Reporter: Intan Umbari Prihatin