PKS Ingin Eks Koalisi Adil Makmur Ajukan Paket Pimpinan MPR

Dalam UU MD3 Pasal 427C, Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 25 Jul 2019, 17:06 WIB
Diterbitkan 25 Jul 2019, 17:06 WIB
Para Pimpinan MPR dan DPD
Ketua MPR Zulkifli Hasan, para wakil MPR Oesman Sapta Odang (OSO), EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Mahyudin, dan Ahmad Basarah Saat Menggelar Rapat Gabungan di Gedung GBHN Nusantara V, Jakarta, Rabu (24/7/2019). (Foto: Moch Harun Syah/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap bekerja sama kembali dengan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur dalam perebutan kursi pimpinan MPR.

"Kalau saya pribadi tetap kami oposisi. Karena itu, kalaupun maju ke MPR, maka dengan paket kami oposisi, mestinya kita bisa juga untuk mengajak teman-teman DPD," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Dalam UU MD3 Pasal 427C, Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap. Eks Koalisi Prabowo-Sandiaga terdiri atas empat parpol, yakni PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat.

Mardani mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan lobi-lobi politik. Meski melakukan lobi ke semua pihak, dia memastikan posisi tetap akan oposisi.

"Kalau lobi ke semuanya, tetapi gambar besarnya paling baik ketika baseline karena oposisi dikedepankan," katanya.

Hingga Oktober mendatang, Mardani menyebut semua kemungkinan bisa terjadi. Mengingat perebutan kursi pimpinan itu baru akan dilakukan pada Oktober 2019.

"Paket itu Oktober, sekarang masih bulan Juli, Agustus, September, itu masih dua bulan. Jadi dua bulan ini akan banyak hal bisa terjadi. Menurut saya, komunikasi politik baik tetapi komunikasi politik tidak dikaitkan dengan etika dan moral berat. Kalau menurut saya, MPR penting, tetapi lebih penting lagi kita edukasi publik," tandasnya

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya