Dedi Mulyadi Tak Mau Geer Jadi Calon Menteri Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku tidak mau geer usai disebut-sebut sebagai salah satu nama calon menteri yang disodorkan ke Presiden Jokowi. Dia mengatakan, soal menteri, merupakan hak prerogatif Jokowi.

"Kita jangan ke-geer-an lah. Jangan terus Pak Jokowi enggak pernah memikirkan terus kita geer," kata Dedi Mulyadi ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

Dia mengatakan, sikapnya ini bukan masalah siap atau tidak siap menjadi menteri. Hanya saja, lanjut dia, sebagai politikus harus bisa menerima konsekuensi apapun itu.

"Konsekuensi seorang politikus itu adalah Konsekuensi menekuni bidang apapun," ucap Dedi Mulyadi.

Soal nama calon menteri yang disodorkan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Dedi mengaku tidak tahu-menahu. Dia menuturkan belum komunikasi dengan Airlangga.

"Saya ini orang Sunda, orang Sunda itu terbiasa untuk tidak pernah bertanya tentang sesuatu untuk dirundingkan," ucap mantan Bupati Purwakarta itu.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga mengakui ada lima kader partai yang berpotensi untuk diajukan sebagai calon menteri kabinet kerja jilid kedua Presiden Joko Widodo.

Lima nama tersebut adalah Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Ibnu Mundzir, Zainuddin Amali dan Dedi Mulyadi.

"Partai Golkar biasalah, satu nama-nama tersebut tentu punya potensi," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 18 Juli 2019.

Dedi Mulyadi merupakan salah satu politikus yang tidak setuju oposisi masuk ke kubu pemenang Pilpres 2019. Dia menyarankan, partai oposisi tak perlu merapat menjadi pendukung Jokowi.

Dedi mengatakan, terlalu banyak orang membuat kerja tidak menjadi lebih efektif.

"Terlalu banyak kerumunan orang bekerja lebih banyak tidak efektif, dibanding dengan beberapa orang menyelesaikan masalah," kata Dedi dalam diskusi KNPI, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).

Menurut dia, oposisi harus tetap ada sebagai penyeimbang. Negara, lanjut dia, sudah memberikan ruang untuk itu.

"Negara memberikan ruang tetap kritis, agar demokrasi berjalan secara seimbang. Inilah makna demokrasi dalam jangka panjang kepercayaan publik," kata mantan Bupati Purwakarta.

Dedi tidak sepakat rekonsiliasi harus dibarengi dengan bagi-bagi jabatan. Menurut dia, pertemuan dengan kubu oposisi bukan berarti harus memberikan jatah.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka