Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

Muktamar PKB Akan Sahkan Tim Pengkajian Amandemen UUD 1945

Panitia pengkajian amandemen UUD 1945 akan dipimpin professor hukum tata negara dan profesor ilmu politik.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Agu 2019, 05:04 WIB

Diterbitkan 19 Agu 2019, 05:04 WIB

Rapat paripurna DPR masa persidangan IV tahun sidang 2016-2017, Rabu (15/3/2017). (Liputan6.com/Taufiqurrohman)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman mengatakan, partainya telah membentuk Tim Pengkajian Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Iman, rencananya tim ini akan disahkan dalam Muktamar PKB pada 20-22 Agustus 2019 mendatang.

"Kami akan mengkaji secara serius dan konprehensif terkait rencana amandemen terbatas UUD 45 ini," kata Iman seperti dilansir dari Antara, Minggu 18 Agustus 2019.

Dia mengatakan, sejumlah agenda besar akan dibahas dalam Muktamar PKB di Bali, termasuk mengenai rencana amandemen terbatas UUD 1945 dan menghidupkan kembali GBHN.

Iman menjelaskan, panitia pengkajian itu akan dipimpin professor hukum tata negara dan profesor ilmu politik. Namun, Iman masih merahasiakan nama-namanya.

Menurut Iman, panitia pengkajian ini sangat penting untuk mendapatkan pemahaman dan perspektif lebih utuh, baik secara ketatanegaraan maupun politik.

"Kami akan beri kejutan mengenai sosok profesor yang akan memimpin tim pengkajian. Tim ini bentuk keseriusan kami untuk mengkaji rencana amandemen terbatas UUD 1945," ucap Imam.

Menurut dia, hasil kajian itu akan dijadikan pedoman dan landasan PKB dalam menentukan sikap apakah mendukung atau menolak rencana amandemen terbatas UUD 1945.

Dia menilai, wacana amandemen tersebut menyangkut prinsip tentang tata negara Indonesia ke depan, dan jangan sampai presiden terpilih justru tersandera GBHN.

Saksikan video pilihan berikut ini:

MPR Siapkan Rekomendasi

Zulkifli Hasan meninjau gladi resik persiapan sidang tahunan MPR 2019. (Delvira Hutabarat)

Sebelumnya, MPR berencana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mengamandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan, rencana mengembalikan GBHN bukan hanya wacana melainkan sudah menjadi rekomendasi resmi MPR. "Sudah jadi rekomendasi bukan setuju lagi," kata Zulhas di Komplek Parlemen Senayan, Jumat 16 Agustus 2019 lalu.

Zulhas menyebut, semua bahan-bahan pendukung telah disusun untuk menjadi rekomendasi pembahasan MPR periode 2019-2024.

"Sudah semuanya. Nanti bahan-bahan itu yang sudah jadi akan kita rekomendasi untuk MPR yang akan datang. Sudah nanti sidang terkahir nih masa jabatan periode ini, 27 September, itulah yang akan kita ketok palu menjadi rekomendasi untuk DPR periode yang akan datang sudah ada bahannya," jelas Zulhas.

Politisi PAN itu mengatakan, adanya rekomendasi tersebut menunjukkan ada kemajuan rencana menghidupkan kembali DPR.

"Ada bukunya, sehingga bisa maju sedikit dari yang lalu," ucap dia.

Lanjutkan Membaca ↓