Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Menko Maritim: Pembangunan Bandara Kediri Terkendala Pembebasan Tanah

Luhut memastikan pencanangan pembangunan proyek bandara Kediri bakal dilakukan pada Januari 2020 atau mundur satu tahun dari rencana awal.

oleh Liputan6.com diperbarui 01 Sep 2019, 09:14 WIB

Diterbitkan 01 Sep 2019, 09:14 WIB

Menko Luhut Bahas Industri Mobil Listrik Nasional Bareng DPR

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberi paparan saat rapat koordinasi membahas pengembangan kendaraan listrik nasional di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/11). Langkah ini sebagai upaya menekan emisi gas buang. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan proyek pembangunan Bandara Kediri, Jawa Timur bakal dimulai awal tahun 2020.

Saat ini hanya tinggal 20 hektare lahan yang belum dibebaskan dari total kebutuhan sekitar 457 hektare, karena belum terjadi kesepakatan harga dengan masyarakat terdampak.

Pernyataan tersebut disampaikan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan saat melakukan kunjungan kerja bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja Republik Indonesia di Pendopo Kabupaten Kediri, Sabtu, 31 Agustus 2019.

Luhut memastikan pencanangan pembangunan proyek Bandara Kediri bakal dilakukan pada Januari 2020 atau mundur satu tahun dari rencana awal.

"Molornya rencana pembangunan Bandara Kediri ini disebabkan oleh pembebasan lahan yang belum rampung. Dari total sekitar 457 hektare lahan yang dibutuhkan saat ini masih kurang seluas 20 hektare. Lahan yang dibebaskan tersebut terhampar di tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Kediri, yakni dari Kecamatan Banyakan, Grogol hingga Tarokan," kata Luhut Binsar Panjaitan kepada wartawan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Ganti Rugi Lebih Rendah

Ilustrasi pesawat terbang lepas landas dari bandara.

Sali, salah satu warga terdampak mengaku ada 300-an kepala keluarga masih enggan melepaskan tanahnya untuk proyek strategis nasional tersebut. Pasalnya nilai ganti rugi yang berikan lebih rendah dari penawaran sebelumnya.

Warga meminta ganti rugi sebesar Rp 15 juta per RU (1 RU sama dengan 14,06 meter persegi), sementara investor hanya mampu menawar Rp 10.500.000 per RU.

Dalam kunjungan kerja ini, Menko Maritim bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo serta Meteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Setelah bertemu dengan Bupati Kediri Haryanti Sutrisno di pendopo, rombongan menteri kemudian menemui masyarakat terdampak di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

Reporter: Imam Mubarok

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓