Dukung Transhipment Hub, Badan Pengelola Pelabuhan Batam Turunkan Biaya Logistik

Liputan6.com, Jakarta Menindaklanjuti kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla pada Juni lalu, Tim Kementerian Sekretariat Wakil Presiden RI, melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Batu Ampar guna pengecekan terkait pelaksanaan pengelolaan dan Pelabuhan Batu Ampar, Kamis (19/9).

 

Asisten Deputi Keuangan, Investasi dan Badan Usaha, Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Ahmad Lutfie, mengungkapkan maksud kunjungannya beserta tim untuk mengecek kendala yang dihadapi BP Batam dalam mengembangkan Pelabuhan Batu Ampar.

 

“Kita lihat potensi Pelabuhan Batu Ampar besar, tinggal kemampuan Pemerintah saja untuk mendorong pelabuhan ini bisa beroperasi lebih maksimal lagi,” kata Ahmad Lutfie usai meninjau pelabuhan bersama timnya.

 

Isu biaya logistik yang tinggi di Batam masih dikeluhkan oleh para pengusaha. Pasalnya biaya logistik yang tinggi merupakan salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi.

 

Badan Pengusahaan Batam melalui Badan Pengelola Pelabuhan (BPP) Batam berupaya menyiasati tingginya biaya logistik dengan menyusun perencanaan jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.

 

Direktur BPP Batam, Nasrul Amri Latif, menyatakan bahwa kendala tingginya biaya logistik di Batam tak terlepas dari beberapa hal di antaranya biaya freight yang tinggi, fasilitas bongkar muat pelabuhan yang kurang dari standar kepelabuhanan, kesempatan pengembangan direct call, serta transhipment yang belum tergarap, hingga tata kelola logistik di pelabuhan yang masih dilakukan perusahaan logistik asal Singapura secara door-to-door.

 

“Ada beberapa solusi jangka pendek yang saat ini diupayakan Badan Pengelola Pelabuhan Batam, seperti rencana menurunkan biaya freight dari semula USD 400 menjadi USD 250-280 Batam-Singapura, serta meningkatkan fasilitas efisiensi kegiatan bongkar muat dengan menyediakan HMC (Harbour Mobile Crane), RTG (Rubber Tyred Gantry)  dan HT (Head Truck),” kata Nasrul.

 

“BP Batam juga berencana memperluas area container yard (CY) yang semula 2 hektar menjadi 10 hektar dan rencana direct call ke China dan Afrika. Kami juga mendapat informasi dari Port of Singapore Authority (PSA) bahwa barge (tongkang) boleh sandar di Port of Singapore (PSA) yang akan kami jajaki untuk menekan biaya logistic,” tambah Nasrul.

 

Adapun rencana jangka menengah yang saat ini sedang digarap Badan Pengelola Pelabuhan Batam yakni pengembangan pelabuhan transhipment hub dengan penataan manajemen pengelolaan pelabuhan dan optimalisasi dermaga utara Pelabuhan Batu Ampar.

 

Selain itu, ke depan, di Pelabuhan Batu Ampar juga akan dilakukan integrasi pelayanan antarmoda pengangkutan untuk container dan kargo udara, pelayananan tranship dan transhipment untuk mendukung direct call yang akan tersedia hingga penyediaan fasilitas pelabuhan yang modern untuk layanan container, tanker, pergudangan, hunian, hingga pekantoran.

 

Tentunya untuk merealisasikan rencana tersebut membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dan pemanfaatan Pelabuhan Batu Ampar.

 

“Kami berharap dengan peninjauan langsung ini pemerintah pusat dapat segera melakukan pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan pelabuhan baik jangka pendek maupun menengah,” kata Direktur BPP Batam.

 

Setelah mengunjungi Pelabuhan Batu Ampar, Tim Sekretariat Wakil Presiden didampingi Tim Badan Pengelola Pelabuhan Batam melanjutkan kunjungannya ke Terminal Curah Cair Kabil untuk melihat pengembangan di pelabuhan di sana.

 

 

(*)