Gerindra: Amandemen UUD 1945 Harus Lebih Cermat dan Hati-Hati

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh sepakat untuk melakukan amandemen menyeluruh UUD 1945.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut, amandemen menyeluruh adalah sepakat untuk membahas amandemen dengan hati-hati dan cermat. Tujuannya, agar amandemen UUD 1945 sesuai dengan kehidupan masyarakat saat ini.

"Karena amandemen menyangkut tentang GBHN itu implikasi cukup-cukup luas. Cukup signifikan kepada sendi-sendi kehidupan bangsa. Karena itu perspektif yang tadi malam dikemukakan oleh NasDem Pak Surya Paloh kita harus lebih cermat lagi lebih hati-hati lagi. Karena ini adalah Undang-undang Dasar," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Muzani menegaskan, pimpinan MPR juga sepakat mendengarkan masukan dari elemen masyarakat dan para pimpinan partai politik selama proses pembahasan amandemen UUD 1945.

"Supaya amandemen ini menyempurnakan atas amandemen yang sebelumnya tersebut," ucapnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menghasilkan tiga poin kesepakatan. Salah satu kesepakatan politik tersebut berbunyi Surya dan Prabowo sepakat amandemen UUD 1945 menyeluruh.

"Kedua pemimpin parpol sepakat bahwa amandemen UUD 45 sebaiknya bersifat menyeluruh, yang menyangkut tata kelola negara, dan sehubungan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang baik," kata Sekjen Nasdem Johnny G Plate di kediaman Surya Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu malam 13 Oktober 2019.

Sementara, dua poin lainnya bersifat normatif. Pertama, kedua pimpinan partai sepakat memperbaiki citra partai demi kepentingan nasional di atas kepentingan lain. Kedua, sepakat untuk mencegah dan melawan tindakan radikalisme atau paham yang merongrong Pancasila.

Menurut Surya Paloh, banyak poin yang bisa diamandemen, tidak hanya seperti yang diinginkan PDIP yakni amandemen terbatas untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Surya tidak menjawab tegas apakah amandemen tersebut menyentuh pemilihan presiden. Dia justru menyinggung akan mengkaji amandemen untuk mengubah sistem pemilihan umum secara serentak.

"Kan banyak poin, enggak hanya GBHN, banyak hal lain. Katakan pemilu serempak ini, keputusan MK itu berdasarkan tafsiran UUD. Ini kita pikirkan bersama, apakah kita lanjutkan lima tahun ke depan yang serempak tadi atau terpisah, atau legislastif yang pertama, pilpresnya, banyak hal lain," kata Surya.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com