Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah Lama, Gerogoti Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Dua partai yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah atau oposisi, Partai Demokrat dan Gerindra telah memberikan sinyal bakal bergabung dengan koalisi pendukung Presiden Jokowi.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan, partai oposisi lain yakni PAN sebenarnya juga telah bertemu dengan Jokowi.

"PAN kan kemarin sudah ketemu ya ketua umum sama presiden. Ya mudah-mudahan PAN baik deh. Jangan ulangi sejarah lama, ada di pemerintahan tapi terus menerus menggerogoti pemerintah," tutur Ngabalin di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019).

Hanya saja, Ngabalin tidak dapat memastikan PAN akan ikut bergabung bersama pemerintahan Jokowi atau tidak.

"Saya tidak tahu apakah posisi kali ini presiden masih ikut bareng-bareng PAN atau tidak, itu belum tahu. Karena menjadi hak prerogratif presiden," jelas dia.

Ngabalin memastikan, masuknya Partai Demokrat dan Partai Gerindra ke pemerintahan Jokowi tidak akan mengganggu koalisi yang sebelumnya telah terbangun.

"Tidak (terganggu). Apapun untuk alasan kepentingan bangsa dan negara dan republik ini, saya kira kita musti berbenah diri. Kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan politik, kelompok, partai, dan lain-lain," kata Ngabalin.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menegaskan, partainya tetap mengambil sikap oposisi atau partai penyeimbang walaupun pada akhirnya Partai Gerindra dan Partai Demokrat bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Sampai saat ini, PAN sudah jelas mengambil posisi di luar pemerintahan. Belum ada agenda di luar itu, mayoritas pengurus, kader, dan simpatisan memilih sikap seperti itu," kata Saleh di Jakarta, Sabtu 12 Oktober 2019.

Menurut dia, apabila Partai Gerindra dan Partai Demokrat pada akhirnya bergabung bersama pemerintah, itu adalah hak kedua parpol tersebut karena masing-masing memiliki hak untuk menentukan langkahnya sendiri.

Dia mengatakan, koalisi parpol pengusung Prabowo-Sandi sudah bubar dan sepakat akan mengambil serta memilih jalan sendiri sehingga kalau kedua partai itu bergabung dengan pemerintah, masyarakat yang berhak memberi penilaian.

"Silakan masyarakat menilai mana yang sungguh-sungguh berjuang untuk membawa perubahan, mana yang hanya ingin mengejar target dan capaian politik praktis semata," ujar dia seperti dikutip Antara.