Menteri BUMN Erick Thohir Ajukan 4 Wakil Menteri ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan tiga hingga empat nama wakil menteri ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut dia, Jokowi nantinya hanya akan memilih satu atau dua nama saja untuk membantunya mengurusi perusahaan plat merah itu.

"Kita mengajukan beberapa nama, beliau menseleksi malam ini kemungkinan segera diangkat besok. Ada 3-4 nama (diajukan). Tapi kan nanti beliau milih satu dua," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Kendati begitu, dia enggan menyebut siapa saja nama yang diusulkannya ke Jokowi. Menurut Erick Thohir, orang yang mengisi posisi wakil menteri harus yang profesioal dan memiliki rekam jejak yang baik.

"Karena kita ini mengelola aset ribuan triliun. Kalau tidak profesional dan track record kurang bagus gimana rakyat bisa percaya, bagaimana juga anak buah yang dipimpin bisa percaya," tutur dia.

Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan saat ini ada sejumlah calon yang bakal diusulkan untuk mengisi posisi orang nomor dua di Kementerian BUMN tersebut.

Erick membenarkan bahwa salah satu calon, yakni Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjoyo.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya Presiden jokowi menggelar rapat  paripurna bersama seluruh menterinya di Istana Kepresidenan. Kepada jajarannya, Jokowi mengingatkan bahwa tak ada visi-misi menteri.

Jokowi menekankan bahwa yang ada hanyalah visi misi presiden dan wapres. Karena itu para menteri diminta untuk mengikuti visi misi presiden dan wapres.

"Tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Tolong dicatat," tegas Jokowi di awal rapat di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar para menteri selalu mengingat pesannya tersebut. Sebab, kata dia, pada periode pertama pemerintahannya, ada beberapa menteri yang tak patuh dan membuat visi misi sendiri.

"Dalam lima tahun lalu ada 1,2,3 menteri yang masih belum paham. Jadi, setiap rapat baik paripurna, ratas, rapat internal, itu ada sebuah payung hukum. Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," jelas Jokowi.

"Kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan. Kalau ada perubahan-perubahan dan kondisi tertentu, marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau ratas," sambung Jokowi.