Jokowi: Pendidikan Dianggarkan Rp 508 Triliun, Hati-hati Duit Semua

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia lima tahun ke depan. Namun, yang paling diutamakan pemerintahan tetap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam APBN 2020, Jokowi menyebut pemerintah telah menganggarkan Rp 508 triliun untuk sektor pendidikan. Jokowi meminta agar anggaran dengan jumlah yang besar ini dikelola dengan hati-hati.

"Rp 508 triliun (anggaran) untuk pendidikan. Ini adalah duit semua. Duit semua, hati-hati dengan angka-angka sebesar ini," kata Jokowi dalam pembukaan Rakornas di JCC Senayan Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Selain pendidikan, pemerintah juga menggagarkan Rp 423 triliun untuk belanja infrastruktur dan Rp 132 triliun untuk kesehatan. Dengan anggaran sebesar itu, Jokowi meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) proaktif menggerakan ekonomi.

"Anggaran sebesar ini tantangannya adalah alokasi efektif. Walaupun kebijakan alokasi anggaran berada di kewenangan kementerian/lembaga. Namun, LKPP dapat proaktif agar segera menggerakkan perekonomian," jelas Jokowi.

Jokowi juga menyesalkan hingga di penghujung 2019, masih ada proses e-tendering atau lelang elektronik yang masih belum selesai. Tercatat, tender di sektor konstruksi total Rp 31,7 triliun yang masih berproses.

"Ini tinggal November, Desember masih e-tendering. Meski tahu ada yang cepat, tapi apakah seperti ini mau kita teruskan? Rp 31 triliun e-tendering bener bisa cepat. Tapi ini urusan konstruksi. Mau manggil siapa kontraktornya?" ujar Jokowi.

Jokowi meminta agar hal ini tak terjadi lagi di tahun berikutnya. Mantan Walikota Solo itu ingin kementerian dan lembaga dapat bergerak cepat mengerjakan proyek-proyek e-tendering.

"Sejak 15 tahun lalu proses pengadaan kita itu ada e-procurement, e-tendering, e-purcahasing. Bagus tapi pada praktiknya masih dengan mindset yang lama. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingatkan Januari main. Terutaman di Kemen PUPR dan Kemenhub," tutur dia.