Respons Ketua MPR Terkait Wacana Evaluasi Pilkada Langsung

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, wacana adanya evaluasi terkait Pilkada langsung telah berhembus sejak tahun lalu, sebelum gelaran Pilpres 2019.

Bamsoet menuturkan, tahun lalu DPR RI juga sudah mendorong para ahli untuk melakukan kajian terkait gelaran Pilkada langsung. Pernyataan tersebut merespon wacana yang digelontorkan Mendagri Tito Karnavian terkait wacana pengkajian ulang Pilkada langsung.

"Ya saya waktu ketua DPR mendorong berbagai pihak, ahli dari perguruan tinggi untuk mengkaji lagi apakah pilkada langsung ini memberikan manfaat, lebih banyak manfaatnya atau lebih bnyak mudaratnya," kata dia usai Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar rapat di ruang GBHN Nusantara V, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Dia menyebutkan, harus diakui dalam Pilkada langsung memang ditemui hal-hal yang dianggap merugikan. Dalam hal ini Pilkada langsung menimbulkan atau menyuburkan benih-benih perpecahan.

Bahkan yang terparah, menyuburkan praktik korupsi lantaran anggaran untuk maju sebagai calon dari tingkat kepala daerah butuh modal besar.

"Tapi banyak temuan-temuan kami atau saya selama memimpin DPR periode lalu, terjadi pembelahan dan gesekan di akar rumput yang mengkhawatirkan. Plus politik uang atau transaksional yang sangat luar biasa dan itu mendorong tumbuh suburnya korupsi di pejabat daerah," beber dia.

Bamsoet menegaskan, jika dilihat dari temuan-temuan kemudaratan itu, sudah sepatutnya ada evaluasi terkait Pilkada langsung.

Namun, jika dari temuan dan kajian para ahli dianggap masih banyak manfaatnya bagi Demokrasi, Pilkada langsung masih bisa berjalan di kemudian hari.

"Kalau ternyata lebih banyak mudaratnya bagi rakyat, maka sudah seharusnya kita evaluasi melalui Undang-Undang pemilu. Tapi kalau lebih banyak manfaatnya bagi struktur demokrasi ya silahkan dilanjutkan," tutur dia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian meminta sistem Pilkada secara langsung untuk dikaji ulang. Dia mempertanyakan, apakah sistem pemilihan langsung tersebut masih relevan hingga sekarang.

"Kalau saya sendiri justru pertanyaan saya adalah, apakah sistem politik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan.

Tito menilai, sistem pemilihan secara langsung banyak mudaratnya. Satu di antaranya biaya politik yang terlalu tinggi hingga memicu kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah, kalau enggak punya Rp 30 miliar, mau jadi bupati mana berani dia," ucapnya.