Istana Sebut Ahok Tak Perlu Keluar dari PDIP Jika Jadi Bos BUMN, Ini Alasannya

Jabatan Ahok di BUMN akan ditentukan tim penilai akhir.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 17 Nov 2019, 13:05 WIB
Diterbitkan 17 Nov 2019, 13:05 WIB
20160412-Dipanggil KPK, Ahok Beberkan Keterangan Soal RS Sumber Waras-Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama ketika menunggu pemeriksaan di ruang tunggu KPK, Jakarta, Selasa (12/4). Ahok memenuhi panggilan KPK terkait pemberian keterangan soal perkara pembelian lahan RS Sumber Waras (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak perlu keluar dari PDIP apabila menjadi bos BUMN. Pasalnya, Ahok hanya kader dan bukan pengurus partai berlambang moncong putih itu.

"Kader tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif. Kalau pengurus parpol menurut Permen BUMN harus mengundurkan diri, kader tidak masalah," kara Fadjroel kepada wartawan, Minggu (17/7/2019).

Menurut dia, hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015. Dalam peraturan itu ditekankan bahwa bos BUMN tak boleh menjabat sebagai pengurus parpol dan anggota DPR.

"Kalau mengikuti Permen BUMN nomor per-2/mbu/02/2015 hanya menekankan bukan pengurus partai politik dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif," jelasnya.

Fadjroel menjelaskan berdasarkan pembicaraan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, pengurus perusahaan pelat merah akan dipilih melalui Tim Penilai Akhir. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 177 tahun 2014.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tak Boleh Buat Visi Misi

20150903-Jokowi Ahok-Jakarta
Presiden Jokowi dan Gubernur Ahok saat memberikan sembako di kawasan Cilincing, Jakarta, Kamis (3/9/2015). (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Fadjroel juga menegaskan pejabat BUMN tak diperbolehkan membuat visi misi sendiri. Seluruh pegawai BUMN harus mengikuti visi misi Presiden Joko Widodo.

"Presiden menekankan hanya ada visi-misi Presiden, tidak ada visi-misi Menteri, demikian pula di BUMN," tutur dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya