HEADLINE: Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Jabatan Apa yang Cocok?

Liputan6.com, Jakarta - Nama Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dikenal dengan Ahok kembali ramai dibicarakan. Kali ini, terkait kabar dirinya akan masuk dalam jajaran direksi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kabar masuknya Ahok dalam struktur organisasi perusahaan plat merah, muncul setelah dia tampak mendatangi Kantor Kementerian BUMN, pada Rabu 13 November 2019. Saat itu Ahok menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Setelah kurang lebih 1,5 jam menggelar pertemuan dengan Erick Thohir, Ahok keluar dari Gedung Kementerian BUMN dan mengaku jika ditawari untuk ikut mengurus salah satu BUMN. "(Tadi) bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu aja," ujar dia singkat.

Namun untuk jabatan, posisi atau BUMN penempatan, Ahok mengaku belum tahu. "Jabatan apa dan BUMN-nya dimana, saya tidak tahu. Langsung tanya Pak Menteri ya," imbuh dia.

Usai kabar soal Ahok terkuak, Menteri BUMN mengaku punya alasan merekrut Ahok untuk masuk ke BUMN. Saat ini negara memiliki 142 perusahaan yang sedang membutuhkan figur pendobrak seperti Ahok. Mantan Gubernur ini pun dinilai cocok untuk memimpin perusahaan pelat merah.

"Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak, tidak artinya salah dan benar tapi untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan. Yaitu satu, bagaimana menekan daripada energi. Juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner," jelasnya.

"Ya saya rasa beliau tokoh yang konsisten, track record-nya jelas bisa terus membangun," sambung Erick. 

Masuknya Ahok ke BUMN pun mendapat sambutan positif dari para menteri perekonomian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ahok dinilai masuk kalangan profesional yang eligible untuk mengurus BUMN.

"Kita tunggu saja. Ya kan dia bagus," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pada Rakornas 2019 di Sentul, Jawa Barat.

Sentimen positif juga diungkapkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, meski ia tak eksplisit menyebut nama Ahok. Dari penilaiannya, kalangan profesional memang boleh terlibat mengurus BUMN.

"Ini kita bicara profesional jadi kita tidak sebut nama. Sekarang ada beberapa profesional yang duduk di BUMN, seperti Telkom. Jadi itu bukan sesuatu yang baru," ucap Airlangga.

Ahok sendiri telah menyatakan siap untuk masuk ke dalam BUMN. Jika negara membutuhkannya, dia siap ditempatkan di mana pun. "Kalau buat negara, ya, saya mau. Apa saja untuk negara, saya mau," ujarnya.

Meski Ahok mengaku masih belum tahu posisi penempatan, namun dia mengaku jika penunjukkannya kemungkinan berlangsung pada Desember mendatang. "Untuk itu (waktu), saya nggak tahu, mungkin Desember. Nanti tanya pak Menteri, ya," ujarnya. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Rencana masuknya Ahok ke BUMN pun tidak lepas dari pro dan kontra. Salah satunya terkait dengan status pria kelahiran Manggar Belitung Timur yang pernah tersandung kasus hukum.

Wakil Ketua Partai Demokrat, Syarif Hasan menyatakan ada aturan bahwa seorang mantan narapidana tidak bisa menjadi pejabat pemerintah.

"Kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh dan itu kan sudah pernah dilakukan. Jadi, saya memberi contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif," kata Syarif di Kompleks Parlemen Senayan.

Pemerintah seharusnya tidak menggandeng seseorang menjadi pejabat hanya karena alasan dukungan dan parpol saja. "Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau darimanapun, manakala berbicara kepentingan negara dan bangsa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan," ujarnya.

Syarif mengingatkan perlunya melihat integritas dan juga tingkah laku seseorang sebelum menjadi pejabat."Pertama dalam mengangkat pejabat pemerintah ya, tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan. Salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga pertimbangan," katanya.

Penolakan Ahok masuk ke BUMN juga datang dari Serikat Pekerja Pertamina, yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Bahkan penolakan dilakukan secara terang-terangan dengan membentangkan spanduk penolakan terhadap Ahok.

"Benar (serikat pekerja Pertamina membentangkan sepanduk penolakan)," kata Presiden Federasi Serkiat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar.

Liputan6.com pun memperoleh gambar beberapa sepanduk yang dibentangkan, adapun bunyi sepanduk tersebut ‎diantaranya.

"Milih Figur Tukang Gaduh, Bersiaplah Pertamina Segera Runtuh!. Pertamina Tetap Wajib Utuh, Tolak Siapapun Yang Suka Bikin Rush. Pertamina Bukan Sarang Koruptor, Bukan Juga Tempat Orang Tak Terpuji & Mulur Kotor. Pertamina Menjulang-Rakyat Senang Pemberang Datang-Kita Perang!!!. Berkali-Kali Ganti Direksi Kami Tak Peduli, Tapi Kedatangan Biang Kekacauan Jadi Musuh Kami!!!,"

Arie mengungkapkan, salah satu lokasi pemasangan sepanduk penolakan Ahok adalah kilang VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat. "Ini (pemasangan sepanduk penolakan) di RU VI Balongan," ‎ujarnya.

‎Menurut Arie, aksi penolakan yang dilakukan rekan-rekannya yang tergabung dalam FSPPB, didasari‎ Ahok yang memiliki catat persyaratan materil. "Pak Ahok cacat persyaratan materil.‎ Kader internal Pertamina juga banyak yang cakap‎," tandasnya.‎

Meski beberapa pihak meragukan integritas Ahok dan status mantan narapidananya, beberapa politikus justru berpendapat mantan Gubernur DKI Jakarta ini sangat cocok memimpin salah satu BUMN.

Sebut saja Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat. Ia menyatakan Ahok berintegritas dan memiliki kapasitas mumpuni dalam memimpin.

"Yang terpenting Ahok seorang yang punya integritas, kapasitas dan profesional. Dia seorang pekerja keras dan pembelajar yang cepat," ujarnya.

Senada dengan Djarot, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, tidak ada aturan yang bisa menghambat langkah Ahok menjadi bos di BUMN. Eriko yakin menteri BUMN Erick Thohir sudah memahami peraturan bahwa untuk menggandeng seseorang ke lembaga tersebut bukan sembarang orang.

"Karena kenapa? Karena tentu Kementerian BUMN tidak sembarangan memberikan kesempatan itu, kalau tidak mempelajari aturan-aturan yang berlaku," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa status mantan narapidana yang melekat pada mantan Gubernur DKI Jakarta bukan mantan narapidana korupsi atau kriminal.

"Kalau boleh saya ingatkan bahwa Pak Ahok itu bukan napi berkaitan dengan korupsi atau keuangan. Beliau kan berkaitan dengan persoalan masa lalu, agama ya, SARA begitu. Nah, ini tentunya ada penjelasan lebih lanjut dari sektor hukumnya," ujarnya.

Pengamat BUMN sekaligus Kepala Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai, sosok Ahok memungkinkan dan cocok memimpin BUMN yang perlu penanganan efisiensi.

"Gaya Ahok yang mungkin suka terobosan cepat dengan potong kompas lebih cocok buat BUMN yang perlu penanganan terkait efisiensi, misal BUMN yang banyak tugas PSO-nya," tutur dia kepada Liputan6.com.

Sebaliknya, sejumlah BUMN yang sangat erat terhadap aturan internasional yang kompleks ia nilai tidak pas untuk gaya Ahok yang fleksibel."Ada BUMN yang terikat dengan banyak regulasi international yang rigid, ini mungkin tidak cocok dengan gaya Ahok yang suka terobosan," ujarnya.

Toto melanjutkan, meski Ahok telah terbukti berhasil memimpin lewat pemerintahan atau birokrasi. Di tataran korporasi, Ahok masih membutuhkan banyak waktu untuk menyesuaikan.

"Memimpin birokrasi dan korporasi mungkin membutuhkan keahlian yang berbeda. Modal sukses memimpin birokrasi bisa saja sukses saat pimpin BUMN atau sebaliknya. Tantangannya berbeda, apakah Ahok akan sukses memimpin BUMN? Waktu yang akan membuktikan. Paling tidak modal dasar sebagai pemimpin publik pernah dilalui," kata dia.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, masuknya Ahok sebagai 'bos BUMN' tak perlu ditanggapi secara tendensius. Masyarakat tetap perlu menanggapi secara bijak isu santer mengenai perkembangan Ahok didapuk menjadi orang penting di jajaran direksi BUMN.

"Bahwa Ahok pernah bermasalah itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi di sisi lain, saya melihatnya Ahok bisa membawa perubahan baru jika dia memimpin. Karena selama dia menjabat sebagai Gubenur, banyak perubahan yang dia lakukan," tuturnya kepada Liputan6.com.

Dengan karakter Ahok yang tangkas dan suka memotong jalur birokrasi, Mamit justru menilai keberadaan Ahok dalam BUMN dapat memangkas praktik korupsi.

"BUMN bisa menjadi lebih baik lagi dan setidaknya bisa memotong rantai para pencari rente. Banyak PR yang harus di kerjakan ke depannya, karena itu dia harus benar-benar dalam bekerja," ujarnya.

Kendati begitu, dia bilang Ahok harus belajar dari kasus pahit yang menimpanya dulu, dimana dirinya disarankan agar lebih baik mengendalikan emosi.

"Dia harus merubah sikap dia. Jangan mudah temperamental dan mengeluarkan kata-kata kotor. Jangan sampai nanti menimbulkan like dan dislike yang akhirnya menggangu kinerja BUMN," tegasnya.

Saat ini yang masih menjadi teka-teki terkait BUMN yang menjadi penempatan Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur tersebut pun sudah angkat bicara mengenai hal ini.

Ahok mengaku jika dari diskusi yang berlangsung di Kantor Erick Thohir, terutama berkaitan dengan dua BUMN besar. "Kita ngobrol banyak yang dibahas, soal Pertamina iya, PLN,” kata Ahok saat dikonfirmasi.

Meski banyak membahas Pertamina dan PLN, Ahok mengaku obrolan mereka juga sempat menyinggung perusahaan lain seperti Krakatau Steel, PTPN hingga Sarinah. "Termasuk Sarinah juga," ucapnya.

Namun perihal, kecenderungan memilih memimpin, Ahok mengaku belum menentukan pilihan. "Belum tahu ya,” kata dia.

Selain terkait BUMN yang akan menjadi tempat Ahok bekerja nantinya, masalah jabatan Ahok di BUMN juga masih menjadi tanda tanya.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin belum mau menjawab sektor mana yang akan Ahok pimpin. Namun ia menyebut Ahok belum tentu menjadi dirut. "Membantu BUMN kan banyak tempatnya, kan enggak hanya dalam posisi sebagai dirut," ucap Budi.

Secara pribadi, Budi menyebut Ahok merupakan salah satu putra terbaik bangsa. Ia pun percaya Ahok layak diberikan kesempatan.

Ketika ditanya apakah penunjukan Ahok atas permintaan Presiden Joko Widodo, Budi berkata sang presiden memang menginginkan putra-putri terbaik bangsa untuk meningkatkan performa ekosistem BUMN.

"Kita membutuhkan banyak talent-talent, putra-putri terbaik bangsa untuk bisa bergabung dengan BUMN (untuk) menjalankan amanah presiden yang disampaikan oleh Pak Menteri," ujar Budi.

Namun demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi sinyal soal jabatan yang akan ditempati oleh Ahok nantinya di BUMN.

Jokowi menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang masih mengikuti seleksi untuk menjadi bos di perusahaan BUMN.

Menurut dia, Ahok bisa menjadi komisaris ataupun direksi. "Bisa dua-duanya. Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta.

Jokowi tak menjawab tegas saat ditanya awak media apakah Ahok menjadi direksi BUMN atas usulan dirinya. Sebab saat ini Ahok harus menjalani proses seleksi terlebih dahulu. "Ini kan masih proses seleksi," ujarnya.