Ironi Rumah DP 0 Rupiah yang Sepi Penghuni

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sedang berusaha menepati janjinya untuk menjalankan program Rumah DP 0 Rupiah. Rumah susun milik yang diberi nama Rusunami Klapa Village ini dibangun di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan telah menarik minat masyarakat sejak diresmikan pada Agustus 2019. Pendaftarnya membludak. 

Meski begitu, hingga saat ini baru ada 85 unit yang terisi dari 780 unit yang tersedia. Ini jelas membingungkan. Ada apa?

Walau banyak peminat, nyatanya tak banyak warga yang lolos persyaratan untuk bisa mulai mencicil unit rusunami itu. Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera DKI Jakarta Dzikran Kurniawan menjelaskan, sesungguhnya syarat untuk bisa mencicil tak sesulit yang dibayangkan.

"Dari 1.485 permohonan KPR (kredit pemilikan rumah) itu sudah disetujui oleh Bank DKI 502 unit, 502 orang, dan sudah diakad KPR kan 135 orang. Jadi dari 135 itu yang sudah proses pindah, dan sudah menghuni di Pondok Kelapa ada 85 orang," kata Dzikran kepada Liputan6.com di kantornya, Jakarta, 27 Desember 2019.

Lantas, apa yang membuat 50 orang lainnya tak cepat pindah? Selain itu, bagaimana dengan 645 unit lainnya yang belum juga dibeli padahal jumlah pendaftar mencapai lebih dari itu?

"Memang ada alasan lebih ke arah alasan personal ya, ada yang mungkin karena orangtua, ada yang karena anak sekolah, menunggu semester selesai, ada juga yang memang masalah zonasi-zonasi begitu," jelas Dzikran.

Kemudian, tak lolosnya calon pembeli bukan berarti mereka tak bisa mendaftar kembali. Dzikran menyebutkan, separuh atau dua pertiga dari pendaftar yang tak lolos lebih dikarenakan teknis perbankan.

"Mereka tetap berhak, warga yang berhak karena lolos verifikasi tapi tidak lolos proses KPR di bank," katanya.

"Nah alasan-alasannya itu lebih ke alasan personal. Ada yang karena mungkin kurang kemampuan cicilannya karena sudah ada cicilan yang lain, atau ada yang memang terjerat dengan kredit macet sebelumnya. Jadi masalah-masalah ini kalau bisa diselesaikan dalam beberapa waktu ke depan, mereka bisa mengajukan KPR lagi," lanjut dia.

Tetapi, Dzikran mengakui bahwa program Rumah DP 0 Rupiah ini memang tidak diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, syarat gaji minimal untuk bisa mencicil rusunami adalah Rp 4-7 juta per bulan.

"Golongan berpenghasilan rendah ini kan keterbatasan finansial, itu membuat pilihan-pilihan mereka menjadi sangat terbatas di tengah kebutuhan yang ada. Maka dari itu, kita tawarkan dengan program ini supaya lebih dimudahkan," ucap dia.

"Kita punya solusi lain, yaitu sewa. Jadi kita juga punya solusi hunian yakni rumah susun sewa yang sangat murah sewanya," sambungnya.

Saksikan video berikut ini:

Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak masyarakat tak lolos syarat beli Rumah DP 0 Rupiah. Salah satunya karena sasaran program ini tidak sesuai target awal.

"Kalau dulu ditargetkan adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan pendapatan di bawah 4 juta, yang sebenarnya sangat membutuhkan hunian ya, tetapi dalam proses pembangunannya program ini ditargetkan untuk bisa dikatakan menengah," ungkap Nirwono kepada Liputan6.com.

Dia menegaskan, program ini pada akhirnya tidak diperuntukkan bagi warga yang justru membutuhkan. Syarat minimal gaji Rp 4-7 juta jelas bukanlah gaji MBR. Selain itu, skema pembayaran yang panjang juga menjadi bahan pertimbangan calon pembeli.

Sebab, cicilan Rumah DP 0 Rupiah bisa berlangsung 15 hingga 20 tahun lamanya, tergantung dari pilihan dan kemampuan pembeli.

"Tentu menjadi pertimbangan bagi calon pembeli, mengingat kebijakan gubernur kita ini kan hanya terkait 5 tahunan, tidak ada jaminan ke depan kalau nanti ganti gubernur tidak akan ganti kebijakan," ujar Nirwono.

Dia menuturkan, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menaruh perhatian khusus kepada program rumah susun sewa (rusunawa). Karena, jelas Nirwono, program rusunawa memang benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di bawah Rp 4 juta.

Pemprov DKI pun didorongnya untuk melakukan evaluasi terhadap program rusunami milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sudah berjalan ini.

"Rumah susun sewa kenapa? Karena itu kemampuan yang paling realistis untuk satu, mencukupi kebutuhan rumah hunian, kedua target sasarannya jelas bagi MBR ke bawah, ketiga program ini kan sudah ada lama ya. Artinya sudah sejak era Pak Sutiyoso, Pak Fauzi Bowo, Pak Jokowi, Pak Ahok," jelasnya.

"Jadi program ini sudah berjalan sebenarnya, tetapi sayangnya sampai dengan dua tahun terakhir ini program rusunawa ini berhenti ya, karena ini bukan program kebijakan prioritas dari Gubernur Anies Baswedan," sambung Nirwono.

Dia mengingatkan, sebenarnya masih banyak masyarakat DKI Jakarta yang bahkan masih tak sanggup membayar tunggakan rusunawa yang terbilang jauh lebih murah.

"Kita bisa melihat kembali tunggakan-tunggakan bagi penghuni rumah susun yang sangat tinggi yang harus dibayarkan oleh Pemprov DKI," pungkasnya.

Nirwono menambahkan, perihal lokasi, tempat yang dipilih pun masih terbilang jauh dari pusat kota di mana orang banyak bekerja. 

Saat ini, rusunami DP 0 Rupiah yang sudah dibangun berada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dan yang kedua masih dalam proses pembangunan di Cilangkap, Jakarta Timur. Sedangkan rusunami yang ketiga akan dibangun di Pulogebang, Jakarta Timur.

"Kalau dilihat secara umum lokasi yang ada, masih perlu ada peningkatan ya. Misal tadi satu, aksesibilitas dari jalan utama ke lokasi," kata Nirwono.

Senada dengan itu, salah satu penghuni Rumah DP 0 Rupiah Klapa Village, Intan Fahima (27) mengaku bahwa TransJakarta yang tersedia di depan kediamannya memiliki rute yang sangat terbatas. Namun apa boleh buat, dia tetap akan berjuang untuk bisa memiliki rumah di Jakarta.

"Sebenarnya kendalanya jadi pertimbangan utama itu karena lokasinya yang jauh dari tempat kerja, otomatis kan spare waktu jadi lebih banyak, cuma itu kesampingkan lagi karena kebutuhan utamanya itu kan kita butuh tempat tinggal," jelas dia.

Intan menilai, soal fasilitas transportasi, hal itu masih bisa ditingkatkan untuk ke depan hari. Saat ini, baru fasilitas Angkot Jaklingko yang gratis di Rusunami Klapa Village. Dia berharap agar ke depannya fasilitas TransJakarta juga bisa digratiskan.

"Rusun yang program Pak Gubernur sebelumnya itu untuk penghuni rusun naik TransJakarta atau apa itu kan gratis. Benar-benar mereka itu punya kartunya, dan fasilitasnya itu gratis, sedangkan di sini kan belum," ucap Intan.

"Entah memang mau ada program itu tapi belum berjalan atau memang belum kepikiran. Mungkin nanti saya harap bakal ada fasilitas seperti itu," lanjutnya.

Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menyarankan, agar efektif, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta segera membuat Rencana Induk Perumahan DKI Jakarta. Hal ini agar jumlah unit hunian yang dibutuhkan oleh warga bisa terpeta dengan jelas.

"Lokasinya di mana, aksesibilitasnya bagaimana, kemudian terintegrasi dengan jaringan transportasi, dan utamakan bagi masyarakat yang terdampak pembangunan tadi maupun juga masyarakat MBR yang juga membutuhkan hunian layak huni," tutur dia.

Di sisi lain, Kepala UPT Program DP 0 Rupiah Dzikran Kurniawan mengaku, pihaknya sudah mulai menyusun rencana induk perumahan tersebut.

"Itu memang ada, sedang disusun oleh teman-teman, bahwa program samawa rumah warga ini adalah ditujukan ke seluruh warga DKI. Jadi semua segmen akan dilayani," kata Dzikran.

"Jadi bahwa distribusi banyak masyarakat kita golongan berpenghasilan rendah yang belum punya itu pasti jadi titik berat juga, tapi kita tidak juga menafikan bahwa ada juga para pekerja yang dipindah ke DKI Jakarta tugas dan harus dilayani juga mengenai perumahannya," tambah dia.

Dia berharap, warga Jakarta juga bisa ikut berperan aktif dalam memberikan masukan dan data mereka kepada Pemprov DKI agar pembangunan hunian ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Sebab, salah satu kendala yang dihadapi oleh Pemprov DKI adalah warga yang masih sering ragu untuk mendaftar, sehingga pemetaan kebutuhan hunian menjadi lebih sulit dilakukan.

"Harapan kami kepada warga supaya mempermudah kami mendata jumlah kebutuhan hunian di DKI ini, harapan kita supaya cepat meregister dirinya. Bagi mereka yang tidak memiliki rumah itu agar mendaftar ke Dinas Perumahan. Preferensinya ada di situ, mereka bisa mengisi preferensi rumah sewa, rumah milik, atau rumah komersil," ungkapnya. 

Dia memastikan, pihak Dinas Perumahan DKI akan membantu warga yang ingin mendapatkan rumah di DKI Jakarta.

"Itu nanti silahkan diisi datanya dengan demikian kita punya basis data yang jelas, warga kita berapa yang membutuhkan hunian, preferensinya di mana, lokasinya seperti apa, sehingga perencaan pembangunan rumah itu menjadi lebih terarah," kata Dzikran.