RUU HIP Dinilai Bukan Hanya Milik PDIP tapi Produk Semua Fraksi di DPR

Liputan6.com, Jakarta Gaduh pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) berdampak pada tudingan ke PDIP lantaran dianggap sendirian dalam memuluskan hal tersebut.

Dosen Pascasarjana Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Ngatawi Al-Zastrouw mengatakan, sebenarnya seluruh fraksi di DPR menjadi inisiator RUU HIP. Sebab pengesahannya di rapat paripurna DPR. Baik Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan PDIP menerimanya, begitupun dengan PKS. Hanya Fraksi Demokrat yang tak jelas pendapatnya.

"Nah, RUU HIP merupakan manifestasi dari hak inisiatif DPR, seharusnya seluruh fraksi dan anggota DPR bertanggung jawab memperjuangkannya," kata Ngatawi, saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2020).

Menurut dia, parpol-parpol lain seperti cuci tangan terhadap RUU yang telah mereka usulkan. Seolah-olah mereka tidak ikut membuat dan menyetujui RUU tersebut, kemudian tampil di depan publik sebagai pahlawan dengan ikut-ikutan mencerca RUU yang disepakati.

"Tak hanya balik badan mereka seolah menuding bahwa RUU HIP hanya milik PDIP, produk PDIP, bukan usulan lembaga DPR. Padahal mereka jelas-jelas ikut membahas, memberi catatan dan mengesahkan dalam sidang paripurna," ungkap Ngatawi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Karena itu, Budayawan Nahdlatul Ulama (NU) ini melihat, adanya sikap inkonsistensi dalam berpolitik. Bahkan sudah tak ada solidaritas antarpartai, saat PDIP dibakar benderanya.

"Jadi jika diam melihat simbol martabat sebuah parpol diserang, sama saja sebenarnya membiarkan serangan terhadap parpol sebagai pilar demokrasi Indonesia," jelas Ngatawi.

Dia melihat, bisa saja ini menimpa partai lain. "Jika saat ini para demonstran bisa membakar bendera PDIP, lain kali akan terjadi pembakaran terhadap bendera partai lain," pungkasnya.