Febri Diansyah Ditanya Penyidik KPK soal Proses Jadi Kuasa Hukum Hasto

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengemukakan bahwa dirinya ditanya penyidik KPK mengenai proses menjadi kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto merupakan tersangka dalam kasus dugaan pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019—2024, dan perintangan penyidikan.

“Tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum, dan bagaimana prosesnya,” ujar Febri usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/4).

Selain itu, dia mengatakan bahwa dirinya banyak berdiskusi dengan penyidik guna membahas tugas-tugas advokat.

“Saya menjelaskan beberapa aspek, misalnya tugas advokat itu bukan berarti membela secara membabi buta dan membenarkan yang salah atau sejenisnya, tetapi tugas advokat di sini adalah untuk membela hak dari klien, apakah dia tersangka ataupun terdakwa, secara profesional menurut hukum,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa sumpah advokat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) turut dibahas dalam pemeriksaan tersebut.

“Ada salah satu sumpah di Undang-Undang Advokat bahwa advokat dilarang menolak perkara atau menolak memberikan pendampingan atau jasa hukum sepanjang itu menurut si advokat tersebut merupakan tanggung jawab profesionalnya,” ujarnya.

Ia melanjutkan,” Jadi, ada sumpah advokat yang sangat jelas, dan kami para lawyer, para advokat, dilarang untuk melanggar sumpah tersebut.”

Febri Diansyah memulai kariernya di KPK sebagai Pemeriksa Gratifikasi sejak 2013 hingga 2016, sebelum akhirnya menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Jubir KPK) dari 2016 hingga 2019.  Setelah mengundurkan diri dari KPK pada Oktober 2020, Febri mendirikan Visi Law Office bersama Donal Fariz dan kini menjabat sebagai Managing Partner.

Kasus Harun Masiku dan posisinya sebagai kuasa hukum Hasto Kristiyanto telah menempatkan Febri Diansyah dalam sorotan publik. Febri sendiri telah menegaskan bahwa tugasnya sebagai advokat adalah membela hak klien secara profesional dan sesuai hukum.

Pengalaman Febri Diansyah di bidang hukum sangatlah luas. Ia memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Spesialisasinya meliputi hukum anti-korupsi, kontrak pengadaan barang dan jasa, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan transaksi bisnis komersial. Kombinasi pengalaman sebagai aktivis anti-korupsi dan advokat membuatnya menjadi sosok yang berpengaruh di dunia hukum Indonesia.

Keputusan Febri Diansyah menjadi kuasa hukum Hasto Kristiyanto juga menuai beragam reaksi. Ia menjelaskan bahwa keputusannya didasari atas pertimbangan hukum yang ia lihat dalam penanganan perkara tersebut. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk menjalankan profesinya sebagai advokat secara independen dan profesional, terlepas dari kontroversi yang mungkin timbul.

Riwayat pendidikan Febri Diansyah juga menarik untuk diperhatikan. Ia menyelesaikan pendidikan SMA di SMA Negeri 4 Padang (IPA) pada tahun 2000. Awalnya ia kuliah di Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, namun kemudian ia pindah ke Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadah Mada. Selama kuliah di Universitas Andalas, ia aktif di Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Genta Andalas, yang menunjukkan minatnya pada isu-isu sosial dan publik.

Kasus Harun Masiku dan posisinya sebagai kuasa hukum Hasto Kristiyanto menjadi bagian dari perjalanan kariernya yang penuh dinamika.