Indikator: Kalangan Elite Nilai Pemda Bekerja Baik Tangani Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil penelitiannya tentang Peran Kepemimpinan dan Institusi dalam Penanganan Covid-19. Salah satunya, melihat kinerja pemerintah baik daerah maupun pusat terkait penanganan Covid-19.

Adapun survei kali ini mengambil opini dari kalangan elite atau tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh dan suaranya didengar publik. Salah satunya menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam menangani Covid-19 yang baik dibandingkan pemerintah pusat.

"Kinerja pemerintah pusat lebih di bawah dibanding pemerintah provinsi menurut elite," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat rilis survei secara daring, Kamis (20/8/2020).

Hal ini terlihat dari hasil surveinya, di mana kinerja Pemda dinilai baik dalam mengatasi Covid-19 sebanyak 49,1%, kemudian 24,7% menilai biasa, serta 25,7% buruk.

Sedangkan untuk Pemerintah Pusat dinilai 36,8% baik, 24,7% menilai biasa saja, serta 25,7% menilai buruk.

Saksikan Video di Bawah Ini:

Meski dinilai rendah kinerjanya, para kalangan elite masih mempercayakan penanganan Covid-19 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Disebutkan, sebanyak 42,8% cukup percaya dengan Presiden. 14,8% sangat percaya. Biasa saja 23,4%, tidak percaya 16,8%, dan sangat tidak percaya 2%. Sedangkan tidak tahu atau tidak menjawab 0,3%.

Kepercayaan ini lebih tinggi dibanding dengan kinerja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Di mana kalangan elite cukup percaya dengan dirinya sebanyak 32,9%, sangat percaya 4,3%. Biasa saja 25%, tidak percaya 26,6%, sangat tidak percaya 10,5%, dan tidak tahu atau tidak menjawab 0,7%.

"Elite yang percaya kepada menkes relatif jauh lebih rendah dibanding percaya kepada presiden," tutur Burhanuddin.

Survei ini mengambil 304 responden dari 20 kota di Indonesia. Mereka berlatar belakang akademisi, redaktur politik dan kesehatan media, pengusaha, pengamat kesehatan, sosial, dan politik, tokoh organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, LSM, dan organisasi profesi.

Karena tidak tersedianya data populasi pemuka opini, maka pemilihan responden tidak dilakukan secara random. Pemilihan responden dilakukan secara purposif, terutama dicari dari media massa nasional atau daerah. Oleh karena itu, hasil survei ini lebih mencerminkan penilaian responden, dan bukan populasi seluruh pemuka opini di Indonesia.