TMP dan Kemendikbud Cari Solusi Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Taruna Merah Putih (TMP) yang merupakan sayap pemuda PDI Perjuangan, ikut mencari solusi dan jalan keluar terkait dengan pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Caranya dengan menggelar webinar nasional dengan tema "Sistem Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19."

Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani dan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah Muhdi.

Bertindak sebagai Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara Wali Kota Semarang yang juga Ketua DPD TMP Jawa Tengah Hendrar Prihadi bertindak sebagai moderator.

Dari webinar yang dihadiri 6.000 lebih peserta ini ditemukan, paling tidak ada tiga persoalan dalam pendidikan di masa pandemi ini. Yaitu masalah jaringan internet, kuota dan jaminan kualitas pendidikan.

Nadiem Makarim mengatakan bahwa Kemendikbud sudah mencari jalan keluar dan solusi terkait dengan persoalan tersebut. Misalnya, mengeluarkan kebijakan penggunaan dana biaya operasional sekolah (BOS) untuk biaya kuota guru, biaya kuota murid dan pembeliaan ponsel atau apa pun yang diperlukan terkait dengan protokol kesehatan di sekolah.

Di sejumlah daerah juga akan digelontorkan dana tambahan berupa BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk sekolah swasta. Sebab banyak orangtua di sekolah swasta tak mampu membaar atau tak mau membayar SPP di tengah pembelajaran jarah jauh ini.

Terobosan lain, sambung Nadiem, adalah melakukan reformasi kurikulum dengan kurikulum darurat dan meringkas kurikulum untuk menjawab persoalan psiko-sosial bagi guru, orangtua dan murid. Di sejumlah mata pelajaran ada 20-40 persen terkait dengan kompetensi dasar yang diringkas.

"Sehingga guru fokus untuk hal esensial. Ini juga memberikan kesempatan pada guru agar lebih mendalam dalam memberikan pelajaran, tapi tak terlalu melebar. Untuk PAUD dan SD pun kita modul kurikulum darurat. Kita harus melangkah ke depan dan melakukan yang terbaik," ungkap Nadiem.

Dalam hal dana BOS, Nadiem meminta para kepala sekolah bergerak cepat mendata siswa yang butuh kuota gratis. Nadiem akan menyalurkan subsidi kuota internet kepada para siswa, termasuk juga untuk guru, mahasiswa, dan dosen, pada September-Desember 2020.

"Untuk siswa, akan ada kuota gratis 35 GB per bulan, guru akan mendapat 42 GB per bulan, dan dosen serta mahasiswa mendapat 50 GB per bulan," jelasnya.

Terkait dengan pendidikan karakter yang berintegritas, mandiri, ulet dan percaya diri, Nadiem mengatakan bahwa pihaknya sudah merumuskan konsep enam Profil Pelajar Pancasila yang menjadi pola inti pembelajaran.

Keenam profil tersebut adalah bernalar kritis, kemandirian, kreatif, kebinekaan global yang merupakan upaya agar siswa mencintai keberagaman budaya, agama dan ras di negaranya serta dunia, sekaligus menegaskan mereka juga warga global serta keenam berakhlak mulia.

Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, yang sama-sama menjadi pembicara, mengapresiasi kurikulum darurat dari Kemendikbud. Sebab kurikulum tersebut menjadi salah satu jawaban atas persoalan di tengah Pandemi Covid-19.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini harus terus dicarikan jalan keluar dengan berbagai alternatif. Baik dari sisi negara, guru, murid dan juga orangtua. Dari sisi pemerintah, dibutuhkan improvasi yang tanpa melanggar UU agar sekolah jarak jauh tetap menyenangkan.

"Namun yang pasti, pandemi Covid-19 ini juga melahirkan dan menumbuhkan semangat juang, kebersamaan, gotong-royong dan mental yang kuat di antara guru, orangtua dan murid. Selalu ada jalan keluar. Terus semangat," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu terungkap bahwa pemerintah Kota Semarang di bawah Wali Kota Hendrar Prihadi sudah melaksanakan jalan keluar di tengah persoalan. Pertama, terkait dengan persoalan kuota internet, Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan Telkom untuk memberikan kuota internet gratis, melalui dana bos bagi Siswa SD dan SMP Negeri maupun Swasta setiap bulannya. Dan saat ini sudah ada 37.000 siswa yang menikmati kuota internet gratis ini.

Kedua, terkait dengan persoalan ketersediaan ponsel, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan untuk setiap kepala sekolah dan guru untuk memantau para siswa dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Jika masih ada siswa yang tidak memiliki gadget atau tetap kesulitan mendapatkan pinjaman baik dari sekolah, keluarga atau pihak lainnya, maka guru wajib datang ke rumah siswa.

Ketiga, terkait dengan persoalan pendidikan yang diprediksi menurun, Pemerintah Kota Semarang melalui dinas pendidikan mengarahkan kepada tenaga pendidik lebih mengedepankan pola belajar mengajar interaktif, sehingga tidak melulu berisi tugas-tugas sekolah yang kemudian justru membebani para siswa.

"Wali Kota Semarang ini mempunyai visi yang tajam terkait digitaliasi.

Kami pergi ke Semarang, bagaimana infrastruktur untuk next generation dibangun. Ini terobosan," ungkap Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangarepan.