Jokowi: Tidak Perlu Sok-sokan Akan Me-Lockdown Provinsi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah terus berupaya keras menjaga keseimbangan urusan kesehatan dan ekonomi dalam menangani virus corona (Covid-19). Namun, dia menekankan bahwa lockdown bukanlah opsi tepat untuk menekan penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

"Tidak, tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi dalam sebuah video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu 3 Oktober 2020.

Dia mengatakan, strategi pemerintah sejak awal dalam penanganan Covid-19 adalah mencari keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Kendati begitu, Jokowi menegaskan penanganan di sektor kesehatan tetap yang diprioritaskan.

"Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor satu, tetap yang harus diutamakan. Inilah prioritas, tetap memprioritaskan," ujarnya.

Di samping kesehatan, Jokowi mengakui pemerintah juga tak bisa mengabaikan penanganan Covid-19 dari sektor ekonomi. Pasalnya, ada puluhan juta masyarakat yang kehidupannya bergantung pada ekonomi.

Oleh sebab itulah, pemerintah tidak bisa mengambil opsi lockdown. Jika lockdown, maka sama saja harus mengorbankan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

"Memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi sendiri menekankan pentingnya intervensi berbasis lokal dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Dia menyebutnya sebagai mini lockdown.

Misalnya, apabila di suatu RT/RW ditemukan kasus positif maka hanya lingkungan itu saja yang diterapkan pembatasan aktivitas. Jokowi menilai mini lockdown yang berulang akan lebih efektif menekan kasus corona.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jika seluruh kabupaten/kota atau provinsi diterapkan pembatasan aktivitas, dikhawatirkan akan berdampak kepada perekonomian.

"Jangan sampai kita generalisir satu kota, satu kabupaten, apalagi satu provinsi. Ini akan merugikan banyak orang," tutur Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Senin 28 September 2020.