Special Content: Mudik Resmi Dilarang Pemerintah, Bagaimana Pengawasannya?

Jakarta - Pemerintah akhirnya mengambil kebijakan terkait mudik Lebaran 2021. Sama seperti tahun lalu, pemerintah masih melarang masyarakat untuk pulang ke kampung halaman di tengah pandemi COVID-19.

Keputusan resmi ini tidak lain berdasarkan pertimbangan risiko penularan virus Corona. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, mengungkapkan, angka penularan dan kematian akibat COVID-19 masih tinggi, terutama pasca libur panjang.

"Cuti bersama Idul Fitri satu hari ada, tapi enggak boleh ada aktivitas mudik. Pemberian bansos akan diberikan," terang Muhadjir di Jakarta, Jumat (26/3/2021).

"Mekanisme pergerakan orang dan barang akan diatur kementerian dan lembaga terkait. Untuk kegjatan keagaman dalam rangka menyambut Ramadan akan diatur Kemenag, dan berkonsultasi dengan organisasi keagamanan," ujar pria berusia 64 tahun ini. 

Menurut Muhadjir, kebijakan melarang mudik pada lebaran tahun ini diambil sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 23 Maret 2021. Mengenai aturan resmi tentang larangan mudik selanjutnya bakal diatur oleh Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Seluruh kementerian dan lembaga juga diminta mempersiapkan komunikasi publik yang baik mengenai peniadaan mudik ini.

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN/TNI-Polri karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat," jelas Muhadjir.

"Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 dan sebelum itu dan sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," paparnya.

Sebelumnya, ada pemikiran Menhub Budi Karya Sumadi, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021), yang menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini. 

Saksikan Video Berikut Ini

Menurut Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo, ketika wacana itu dilontarkan Menhub, sesungguhnya keputusan resmi soal kebijakan mudik Lebaran 2021, belum dimiliki pemerintah.

Kepastian terkait mudik Lebaran 2021, kata Doni, mesti menunggu keputusan rapat Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

" Kita harus bersabar. Dalam waktu tidak lama, Bapak Menko (Airlangga) selaku Ketua Komite akan memimpin rapat sehingga keputusan itu akan jadi dasar kita semua," ujar Doni Monardo dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).

Doni mengingatkan bahwa berdasarkan fakta empiris, tidak adanya pelarangan aktivitas masyarakat ketika libur panjang maupun libur-libur hari raya keagamaan diiringi dengan peningkatan kasus penularan COVID-19.

Beberapa waktu terakhir dia diperintahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memperketat aktivitas masyarakat ketika libur panjang seperti Hari Raya Imlek, Isra Mi'raj, dan Nyepi. Kala itu dilakukan pembatasan sehingga untuk ASN, Pegawai BUMN, TNI, Polri dilarang keluar kota.

Dia juga mengimbau pihak swasta untuk tidak mengizinkan karyawannya bepergian saat masih dalam situasi pandemi COVID-19, seperti yang dilakukan ASN, TNI, dan Polri. Kepatuhan yang ditunjukkan beberapa waktu terakhir, khususnya ketika libur panjang, menurut Doni, mampu menekan jumlah kasus COVID-19 sampai 25,42 persen.

Masih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro juga membuat Bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rata-rata sudah di bawah 50 persen. Doni merasa kebijakan ini perlu dipertahankan.

"Dengan karyawan swasta kami juga koordinasi dengan Ketua Kadin atas perintah Pak Menko dan Bu Menaker sifatnya mengimbau. Kami harap pimpinan perusahaan ingatkan karyawannya untuk bersabar dulu," kata Doni.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengakui, sulit melarang masyarakat untuk tidak mudik.

Ia berkaca pada pengalaman tahun lalu ketika pemerintah sudah melarang, namun banyak masyarakat yang mencari jalur-jalur alternatif untuk tetap pulang ke kampung halaman.

Ia pun berharap pemerintah bisa lebih ketat dalam melakukan pengawasan tahun ini. "Dinas Perhubungan harus koordinasi dengan kepolisian dan kepala daerah," kata Trubus kepada Liputan6.com.

Hal senada dikatakan Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono. Ia juga mengakui, sulit untuk melarang masyarakat Indonesia untuk tidak mudik.

Dia khawatir masyarakat masih ada yang tetap pergi dengan sembunyi-bunyi, yang dampaknya lebih berbahaya, karena tidak terkontrol.

Pemerintah diharapkan bisa mengawasi ketat warga yang berusaha tetap mudik dengan kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil. Jika itu terjadi, Pandu mencemaskan daerah-daerah yang menjadi tujuan mudik, yang para lansianya belum divaksin. 

"Terutama adalah di daerah-daerah tujuan mudik. Dan tujuan biasanya kan kita mengunjungi orang tua atau keluarga yang lebih tua. Nah, sekarang sampai menjelang Idul Fitri, kita punya waktu untuk memprioritaskan lansia di daerah-daerah tujuan mudik," ujar Pandu Riono ketika dihubungi Liputan6.com.

"Karena yang masuk rumah sakit akibat dampak mobilitas penduduk itu adalah lansia. Mereka yang masuk rumah sakit dan sebagian akan meninggal. Kalau ada sebagian, bukan semua berarti ya. Risiko itu lebih tinggi pada kelompok lansia."

Itu mengapa Pandu berulangkali meminta vaksinasi terhadap lansia di Indonesia diprioritaskan dan dimaksimalkan. Dia berharap sebelum Lebaran 2021, bisa dijadikan momentum vaksinasi lebih luas kepada lansia. Sebab, Pandu menyatakan, keuntungan vaksinasi pada lansia nanti adalah kasus kematian yang akan menurun. Jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit juga dia yakini bisa bakal menurun.

"Selama ada penularan tapi tidak bergejala, tidak ada yang masuk rumah sakit dan angka kematiannya rendah atau yang rumah sakit terbatas atau sedikit. Pandemi ini sudah memberikan harapan untuk terkendali kan, sambil kita terus melakukan upaya perluasan vaksinasi supaya nanti penularannya bisa ditekan," katanya.

Hal tersebut juga bisa menjadi peringatan bahwa mudik bisa membahayakan para orang tua di daerah. Apalagi bila para orang tua itu belum divaksinasi. "Ini juga bisa sebagai dorongan. Sebagai pemacu. Kan kita prioritaskan daerah-daerah tujuan mudik," tutur Pandu.