Epidemiolog Sarankan Pemerintah Hentikan PPKM Level 4

Masdalina Pane menyarankan pemerintah menghentikan PPKM Level 4, yang diketahui akan berakhir Senin 2 Agustus 2021.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 01 Agu 2021, 12:35 WIB
Diterbitkan 01 Agu 2021, 12:35 WIB
FOTO: Olahraga di Masa PPKM Level 4
Warga berolahraga di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu ( 25/7/2021). Sejumlah warga tetap beraktivitas olahraga meski Kota Jakarta masih dalam masa PPKM Level 4. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menyarankan pemerintah menghentikan PPKM Level 4, yang diketahui akan berakhir Senin 2 Agustus 2021.

Menurut dia, penanggungjawab penanganan pandemi Covid-19 ini tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan pemerintah Joko Widodo alias Jokowi.

"Kalau kita melihat target yang ditetapkan pemerintah terlihat semuanya tidak dapat tercapai dalam PPKM darurat maupun PPKM Level 3 dan 4," ujar Masdalina, Minggu (1/8/2021).

Dalam PPKM Darurat, pemerintah menargetkan testing terhadap 400 ribu hingga 500 ribu orang. Sementara untuk tracing, pemerintah menargetkan setidaknya 15 kontak erat perkasus.

Untuk penambahan kasus positif, pemerintah menargetkan di bawah angka 10 ribu dengan target keterisian tempat tidur di bawah 65 persen. Target vaksinasi sebanyak 1 juta orang perhari, dan target penurunan mobilitas 30 persen.

Lantaran target dalam PPKM Darurat itu tak tercapai oleh penanggungjawab pengendalian Covid-19, Masdalina menyarankan PPKM Level 4 ini dihentikan.

"Jadi sebaiknya dihentikan saja dan kembali pada basic control. Tracing adalah basic control dalam pengendalian, tapi harus sesuai dengan teknik dan filosofis tracing," kata dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Minta Tanggung Jawab

Masdalina menyarankan agar Presiden Jokowi meminta pertanggungjawaban kepada para penanggungjawab pengendalian Covid-19.

Hal tersebut harus dilakukan Jokowi agar tak terus menerus mendapat tekanan dari berbagai pihak.

"Presiden harus meminta pertanggung jawaban PIC (Person in Charge) dalam pencapaian target-target tersebut. Jika tidak memiliki kapasitas tentu harus dievaluasi agar presiden tidak terus menerus ditekan berbahai pihak," kata dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya