HEADLINE: Eks Pegawai KPK Tak Lolos TWK Alih Profesi, Ada Pesan Tersembunyi?

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 58 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat lantaran tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) kini beralih profesi. Atribut penegak hukum dalam memberantas korupsi ditanggalkan. Beragam profesi dilakoni mulai dari bertani hingga bisnis kuliner. 

Salah satu mantan pegawai KPK Ita Khoiriyah mengaku memilih berjualan kue kering semata-mata untuk mencari penghasilan dan mengisi waktu luang.

Wanita yang karib disapa Tata ini mengatakan, saat bekerja sebagai fungsional Biro Humas KPK, dirinya biasa bekerja selama 12 jam. Namun, tiba-tiba dirinya tak memiliki pekerjaan. Sehingga untuk mengisi waktu luangnya ia lebih banyak menulis dan berjualan kue kering.

Selain itu, kata Tata, dirinya dan teman-teman seperjuangannya masih fokus mengawal sidang sengketa informasi publik terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pada pegawai KPK.

"Kami fokus mengawal jalur litigasi dan menunggu jadwal sidang sengketa informasi publik di KIP (Komisi Informasi Pusat) untuk hasil TWK kami," kata Tata kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Tata mengaku sudah pasrah dengan pemerintah yang tak merespons rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman tentang pelanggaran TWK pegawai KPK.

"Kalau presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tetap diam dan tidak merespons, publik dan sejarah yang akan mencatat bahwa beliau tidak memiliki keberpihakan terhadap gerakan pemberantasan korupsi," ujar Tata.

Hal ini dilakukan, kata Tata, sambil menunggu mendapat pekerjaan baru. Sebab, hingga saat ini Polri belum memberikan kepastian tentang tawaran menjadi ASN.

"Sampai sekarang kami belum mendapat informasi yang menyeluruh dan jelas terkait tawaran tersebut. Jadi kami belum ada bahan yang dipakai untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Bagaimana mekanismenya, ditempatkan dimana, fokus kepada apa, itu semua kan belum ada informasi detailnya," kata Tata. 

Sementara Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang memilih bertani di kampung halamannya di Desa Parsuratan, Balige, Sumatera Utara (Sumut).

Rasamala mengatakan, saat ini dirinya mengerjakan pekerjaan yang bisa dia lakukan di kampungnya sambil menyusun rencana yang lebih besar.

"Saya mengerjakan apa yang bisa dikerjakan lebih dulu, di kampung banyak potensi kehidupan sekaligus juga permasalahan yang bisa kita kerjakan," kata Rasamala kepada Liputan6.com.

Rasamala mengaku dirinya masih tertarik untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dengan kemampuan yang dia miliki. Misalnya, dia bermimpi mendirikan partai politik.

"Kalau untuk sekedar jadi ASN KPK saya sih tidak terlalu tertariklah. Saya malah tertarik bikin partai politik atau bisa juga masuk parpol, kalau bisa bikin partai nanti saya namakan "Partai Serikat Pembebasan"," kata Rasamala.

Partai politik, kata dia, bisa jadi kendaraan untuk perubahan dengan prinsip utama integritas. Selain berpolitik, dia juga ingin mengembangkan kantor hukum dan IM57+Institute yang saat ini mulai dirintis.

"Semuanya untuk gagasan perubahan Indonesia yang bersih, maju dan beradab," kata dia.

Selain itu, Rasamala mengaku akan mempertimbangkan tawaran Polri untuk menjadi ASN kepolisian.

"Kalau ASN Polri kan kita masih harus lihat gimana rencananya, siapa tau rencananya memang strategis tentu harus dipertimbangkan dong," ujar dia.

Sama dengan Tata, sampai saat ini Rasamala juga masih tetap menunggu respons pemerintah tentang rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.

"Itu proses peralihan yang cacat hukum dan melanggar hukum harus ada tindakan koreksi sesuai rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman, kan kita negara hukum katanya," tandas Rasamala.

Bukan Pencitraan

Mantan Kasatgas Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan, rekan-rekannya yang beralih profesi menjadi penjual nasi goreng hingga petani bukanlah untuk pencitraan. 

Hal ini dikatakan Novel Baswedan usai mengunjungi mantan fungsional Biro Hukum KPK Juliandi Tigor Simanjuntak yang saat ini berjualan nasi goreng.

"Ya memang tentunya ketika teman ada usaha apa, mau buat nasgor saya tertarik lihat, datang, makan dan memang enak sekali. Tapi yang paling penting adalah Bang Tigor membuat nasgor dengan hati dengan integritas, bukan dengan pencitraan. Itu yang paling penting," ujar Novel dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).

Novel mengatakan, Tigor dan teman-temannya memilih berjualan nasi goreng untuk mencukupi kehidupan sehari-hari usai dipecat KPK.

"Sambil menunggu waktu, tentunya mengambil jalan untuk mencari penghasilan dengan membuat nasgor. Saya kira itu bukan suatu hal yang tidak baik, ya, itu suatu hal yang mulia, yang luar biasa karena menjaga integritas, menjaga kejujuran, dan itu dilakukan dengan semangat. Luar biasa," kata dia.

Sementara Novel sendiri usai dipecat, masih mengisi kegiatan-kegiatan melalui virtual. Jika tak ada kegiatan, Novel nemilih untuk beristirahat.

"Jadi, setelah disingkirkan dengan cara-cara yang illegal, jadi memang walaupun demikian tentunya sementara ini saya lagi istirahat, banyak mengisi kegiatan dengan zoom, memberikan pelatihan dan kegiatan lain di beberapa universitas dan instansi tertentu, tentunya saya ingin memberi sumbangsih yang terbaik," ujar Novel.

Novel menyebut, dia masih akan memperjuangkan hak-haknya dan pegawai KPK lainnya yang dipecat. Dia menyebut masih terus melakukan konsolidasi dengan 57 pegawai.

"Tentunya kita paham, bahwa ini belum selesai, tahapan berikutnya juga masih harus berjalan, perbuatan yang dilakukan sewenang-wenang, melawan hukum, dan tidak mengikuti kaidah-kaidah yang dibenarkan tidak boleh dimaklumi atau dibenarkan," kata Novel Baswedan.

Pakar Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto menilai ada pesan moral yang tersembunyi ketika para mantan pegawai KPK ini mempublikasikan profesi yang mereka tekuni saat ini. 

"Saya melihat ada ekspresi simbolik para pegawai KPK yang tidak lolos itu setelah melakukan perjuangan kemarin secara formal struktural sekarang melakukan perlawanan kultural," kata Gun Gun kepada Liputan6.com di Jakarta.

Pesan moral tersebut, kata dia, mereka ingin menunjukkan bahwa berprofesi apapun itu tetap bisa bertahan hidup dengan menjunjung tinggi nilai-nilai norma.

"Saya melihat fase awal selain cooling down menjadi semacam ekspresi simbolik bahwa kami ini (eks pegawai KPK) sekarang menjadi rakyat biasa tetapi kemudian menjadi profesi petani, pedagang itu jauh lebih terhormat," kata dia.

Gun Gun melihat, para mantan pegawai KPK ini murni hanya ingin memberikan pesan moral, setelah mereka melakukan gerakan struktural untuk memperjuangkan posisi mereka melalui Komnas HAM dan Ombudsman.

Sementara Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan, para mantan pegawai KPK tersebut hanya ingin membangun persepsi publik bahwa mereka bersedia bekerja apapun selama pekerjaan tersebut halal. 

Apalagi, kata dia, ada salah satu mantan pegawai KPK yang menjual nasi goreng dengan gerobak yang merupakan pelaku usaha mikro, bukan di sebuah resto.

"Pola komunikasi yang disampaikan menurut saya tujuannya membangun persepsi di tengah publik, bahwa mereka orang yang sederhana mau bekerja dalam konteks kerja apapun selama itu halal, baik itu nasi goreng pakai gerobak dan petani," kata Emrus.

Kepolisian masih menggodok aturan peralihan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri. Usai pertemuan pertama, Polri mengklaim sudah ada eks pegawai KPK yang menerima tawaran tersebut.

"Sudah ada perwakilan dari mereka dan sebagian dari mereka juga akan menerima apa yang ditawarkan Polri," tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/10/2021).

Menurut Ahmad, belum ada lagi pertemuan lanjutan yang dilakukan Polri dengan mantan pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Namun yang pasti, kata Ahmad, tidak ada seleksi dalam rekrutmen ASN tersebut.

"Tidak ada seleksi. Artinya kita kembali menawarkan, tentu nanti dari pihak eks pegawai KPK sendiri itu lihat dari koordinasinya sendiri. Eks pegawai KPK bukan penyidik semua, maka akan disesuaikan," jelas dia.

Polri memastikan akan menempatkan mantan pegawai KPK tersebut sesuai kompetensi yang mereka miliki. 

"Tentunya sesuai dengan kompetensi, ada (dulunya) penyidik, penyelidik, tentunya akan disesuaikan kompetensi itu. Ketika di KPK di bidang perencanaan, akan ditampung di bidang Satker Polri. Kira-kira seperti itu, tapi ini sedang digodok," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono.

Rusdi menyampaikan, seluruh latar belakang pekerjaan 57 mantan pegawai KPK menjadi bahan pertimbangan penempatan di ASN Polri. 

"Semua ada datanya makanya sedang disiapkan penempatannya mereka, di satker-satker mana sedang disiapkan," kata Rusdi.