Demokrat: Jangan Sampai Posisi Jubir Presiden Jadi Jatah Tim Sukses

Liputan6.com, Jakarta - Jubir DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra berharap jika nanti ada jubir baru Presiden Joko Widodo, posisi jubir tersebut bisa membuat penjelasan kebijakan Presiden Jokowi menjadi lebih terang benderang.

“Jubir Presiden itu tugasnya memberikan penjelasan mengenai suatu isu atau permasalahan agar menjadi terang-benderang. Bukan malah membuat masyarakat semakin bingung atas pilihan sikap atau kebijakan Presiden. Memberikan clarity, kejelasan, bukannya malah menjadi noise baru. Apalagi sekedar lips service belaka,” kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (30/10/2021).

Herzaky menyebut apabila Presiden merasa ada sosok yang tepat dan bisa membantu komunikasi ke publik, sudah sewajarnya jika posisi jubir presiden segera diisi kembali.

Namun, Herzaky menilai jubir presiden tidak begitu diperlukan apabila hanya untuk jatah para timses.

“Tapi, jika dirasa belum perlu, sebaiknya posisi ini dikaji ulang. Karena jangan sampai posisi sestrategis ini hanya menjadi sarana bagi-bagi jatah tim sukses atau orang yang getol membela Presiden, tapi sama sekali tidak punya kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan,” ucapnya.

Herzaky mengingatkan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui setiap pilihan kebijakan dan sikap Presiden, termasuk mengapa suatu kebijakan atau sikap yang diambil Presiden, bukan mengambil kebijakan atau sikap lainnya.

“Melihat situasi terkini saat seringkali antarkementerian atau instansi kadang memiliki penjelasan berbeda mengenai kebijakan atau sikap tertentu, keberadaan Jubir Presiden menjadi semakin relevan sebagai sumber informasi yang utama,” katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman resmi menjabat Duta Besar (Dubes) RI untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan. Pihak Istana mengatakan hingga kini belum ada arahan dari Presiden Jokowi terkait sosok yang akan mengisi jabatan Juru Bicara.

"Sampai saat ini belum ada arahan Presiden," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Senin (25/6/2021).

Menurut dia, saat ini sudah ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Mereka bisa berbicara kepada publik mewakili pihak Istana.

"Selain itu di istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP," jelas Bey.