DPR Akan Tanya Isu Papua dan Tes Keperawanan ke Calon Panglima TNI Andika Perkasa

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menyambut baik pengusulan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Menurut dia, dengan pengalaman dan rekam jejak, Andika sanggup mengemban tugas sebagai Panglima TNI.

"Dalam pengamatan kami, Jenderal Andika cukup banyak melakukan terobosan yang bisa membawa angin segar bagi organisasi TNI ke depannya. Ia juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, humanis serta responsif," kata Christina dalam keterangannya, Kamis (4/11/2021).

Mengenai jadwal uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika Perkasa, Christina menyatakan, Komisi I DPR masih menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Komisi I tengah menunggu penugasan dari Bamus untuk mulai menjalankan proses fit and proper test terhadap Jenderal Andika yang nantinya akan melalui beberapa tahapan. Merujuk praktik sebelumnya akan ada proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual, uji kelayakan dan kepatutan, serta rapat pleno pengambilan keputusan. Hasil pleno selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR-RI," jelas dia.

Namun, Christina mengaku pihaknya telah menyiapkan pertanyaan untuk calon Panglima TNI Andika Perkasa. Dua isu yang menjadi perhatian yakni keamanan Papua dan penghapusan tes keperawanan TNI.

"Soal isu keamanan di Papua, isu-isu seputar keamanan laut, dan tentu saja implementasi dari wacana penghapusan test keperawanan untuk calon prajurit TNI," kata dia.

"Menanggapi beberapa pandangan terkait dinamika dan rotasi matra, kembali kami tegaskan bahwa penunjukan Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden. UU 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur kemungkinan rotasi antar matra sebagai Panglima TNI namun sekali lagi, bukan merupakan hal yang diwajibkan. Kami percaya TNI profesional dan siap menjalankan keputusan Presiden sebagai Panglima tertinggi," tandas Christina.

Penasihat senior Kantor Staf Presiden (KSP) Andi Widjajanto mengungkap beberapa alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Pertama, Andika dinilai lebih senior dibandingkan dua kepala staf angkatan lainnya.

Andika diketahui merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1987, sementara Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Adapun Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo lulus Akademi Angkatan Udara pada 1988.

"Senioritas, Andika Perkasa yang paling senior di antara para Kepala Staf Angkatan," ujar Andi Widjajanto kepada Liputan6.com, Rabu (3/11/2021).

Selain itu, kata dia, Andika memiliki kedekatan personal dengan Presiden Jokowi. Sebab, Andika pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2014 dan menjabat sekitar dua tahun.

Andi menyebut dipilihnya Andika karena memiliki kendali operasi militer, khususnya untuk menangani pandemi Covid-19 hingga konflik di Papua. Menurut dia, TNI AD memiliki kedalaman gelar teritorial menangani masalah tersebut.

Dia juga menilai masa jabatan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI ideal untuk kerangka Pemilu 2024. Pasalnya, Andika diperkirakan akan pensiun pada Desember 2022 sehingga nantinya presiden dapat memilih Panglima TNI baru sebelum tahapan Pemilu dimulai di Maret 2023.

"KSAL dan KSAU akan pensiun November 2023 dan April 2024 saat kampanye pemilu berlangsung, suhu politik naik," jelas mantan Sekretaris Kabinet itu.