Dubes RI: 140 WNI yang Ada di Kazakhstan dalam Kondisi Aman

Liputan6.com, Jakarta Duta Besar RI untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan Fadjroel Rachman memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Kazakhstan dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Fadjroel menyusul kerusuhan di sejumlah kota di Kazakhstan akibat kenaikan harga bahan bakar LPG.

"Bahwa 140 orang warga negara Indonesia yang ada di Republik Kazakhstan dan 3 orang warga negara Indonesia di Republik Tajikistan dalam keadaan aman," kata Fadjroel kepada wartawan, Jumat (7/1/2022).

Dia menyampaikan 140 WNI di Kazakhstan saat ini berada di Kota Nur Sultan hingga Al Maty. Fadjroel pun mengimbau WNI di Kazakhstan untuk waspada dan menjauhi kerumunan.

"Sehubungan dengan perkembangan situasi di Kazakhstan dan diumumkannya "State of Emergency" oleh Presiden Kazakhstan, dengan hormat disampaikan imbauan kepada seluruh WNI di wilayah Kazakhstan untuk selalu waspada dan berhati-hati, menjauhi kerumunan," jelasnya.

Selain itu, dia meminta WNI di Kazakhstan untuk tidak berpergian keluar rumah apabila tak ada keperluan yang betul-betul mendesak. WNI juga diingatkan untuk tidak memberi komentar yang bersifat publik terhadap perkembangan situasi dalam negeri Kazakhstan.

"Mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh Presiden setempat, menjaga ketertiban, dan tidak ikut dalam aksi-aksi massa yang dilakukan di wilayah setempat," ujar Dubes RI untuk Kazakhstan, Fadjroel Rachman. 

Mantan Juru Bicara Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu turut mengajak WNI untuk saling berkomunikasi. WNI dapat berkomunasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kazakhstan untuk mendapat informasi terkini.

"Berkomunikasi dengan KBRI melalui grup WNI maupun jalur-jalur komunikasi yang memungkinkan untuk memberi update kondisi masing-masing dan melaporkan hal-hal yang penting diketahui bersama," tutur Fadjroel.

Untuk diketahui, saat ini salah satu negara penghasil minyak terbesar, yaitu Kazakhstan tengah menghadapi krisis. Aksi protes dari pengunjuk rasa atas naiknya harga bahan bakar. 

Aksi unjuk rasa tersebut juga terjadi di gedung-gedung pemerintah di negara tersebut.

Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev memberlakukan status keadaan darurat di kota terbesar negara itu, Almaty dan wilayah barat yang kaya minyak sejak Rabu (4/1).

Tokayev, dalam keterangannya pada Kamis, 6 Januari kemarin juga meminta bantuan militer aliansi Rusia, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) - yang berisi lima negara bekas Uni Soviet - untuk turun mengamankan situasi. Negara itu disebutnya telah terjerumus dalam kekacauan.

"Saya berniat untuk bertindak sekuat mungkin," kata Tokayev, dikutip dari AFP, Kamis, 6 Januari 2021.

"Bersama-sama kita akan mengatasi periode hitam ini dalam sejarah Kazakhstan," ujarnya.

Pada Rabu malam, seorang koresponden AFP melihat ratusan pengunjuk rasa - beberapa di antaranya terlihat mengenakan helm - berkumpul di pusat kota dan mengarak kendaraan polisi.Protes telah menyebar ke seluruh negara berpenduduk 19 juta itu, dengan polisi menembakkan gas air mata dan granat untuk memadamkan kerusuhan yang terjadi karena lonjakan harga lokal Liquified Petroleum Gas (LPG).

Menurut para pemrotes, kenaikan harga tidak adil mengingat cadangan energi besar eksportir minyak dan gas Kazakhstan.