Kazakhstan Rusuh, Fadjroel Minta WNI Jauhi Kerumunan dan Tak Keluar Rumah

Liputan6.com, Jakarta Duta Besar RI untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan Fadjroel Rachman meminta warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Kazakhstan untuk waspada dan menjauhi kerumunan. Hal ini menyusul sejumlah kota di Kazakhstan yang dilanda kerusuhan akibat kenaikan harga bahan bakar LPG.

"Sehubungan dengan perkembangan situasi di Kazakhstan dan diumumkannya "State of Emergency" oleh Presiden Kazakhstan, dengan hormat disampaikan imbauan kepada seluruh WNI di wilayah Kazakhstan untuk selalu waspada dan berhati-hati, menjauhi kerumunan," jelas Fadjroel dalam siaran persnya, Jumat (7/1/2022).

Selain itu, dia mengimbau WNI di Kazakhstan untuk tidak berpergian keluar rumah apabila tak ada keperluan yang betul-betul mendesak. WNI juga diingatkan untuk tidak memberi komentar yang bersifat publik terhadap perkembangan situasi dalam negeri Kazakhstan.

"Mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh Presiden setempat, menjaga ketertiban, dan tidak ikut dalam aksi-aksi massa yang dilakukan di wilayah setempat," jelas Fadjroel.

Mantan Juru Bicara Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu turut mengajak WNI untuk saling berkomunikasi. WNI dapat berkomunasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kazakhstan untuk mendapat informasi terkini.

"Berkomunikasi dengan KBRI melalui grup WNI maupun jalur-jalur komunikasi yang memungkinkan untuk memberi update kondisi masing-masing dan melaporkan hal-hal yang penting diketahui bersama," ujar Fadjroel.

Sebelumnya, Salah satu negara penghasil minyak terbesar, yaitu Kazakhstan, menghadapi krisis terbesarnya ketika protes meletus dari sejumlah pengunjuk rasa terkait kenaikan harga bahan bakar. Aksi unjuk rasa tersebut juga terjadi di gedung-gedung pemerintah di negara tersebut.

Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev memberlakukan status keadaan darurat di kota terbesar negara itu, Almaty dan wilayah barat yang kaya minyak sejak Rabu (4/1/2022).

Tokayev, dalam keterangannya pada Kamis (6/1/2022) juga meminta bantuan militer aliansi Rusia, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) -yang berisi lima negara bekas Uni Soviet- untuk turun mengamankan situasi. Negara itu disebutnya telah terjerumus dalam kekacauan.

"Saya berniat untuk bertindak sekuat mungkin," kata Tokayev, dikutip dari AFP, Kamis (6/1/2022).

"Bersama-sama kita akan mengatasi periode hitam ini dalam sejarah Kazakhstan," ujarnya.

Pada Rabu malam, seorang koresponden AFP melihat ratusan pengunjuk rasa -beberapa di antaranya terlihat mengenakan helm- berkumpul di pusat kota dan mengarak kendaraan polisi.

Protes telah menyebar ke seluruh negara berpenduduk 19 juta itu, dengan polisi menembakkan gas air mata dan granat untuk memadamkan kerusuhan yang terjadi karena lonjakan harga lokal Liquified Petroleum Gas (LPG).

Menurut para pemrotes, kenaikan harga tidak adil mengingat cadangan energi besar eksportir minyak dan gas Kazakhstan.