PKS Blak-Blakan Soal Alotnya Pengganti Wakil Wali Kota Bandung

Liputan6.com, Jakarta - Proses pengisian kursi Wakil Wali Kota Bandung pengganti almarhum Oded M Danial masih alot. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Jawa Barat Joko Ardi Ambawang menyebut, secara peluang semestinya posisi tersebut adalah jatah PKS.

Pasangan Oded Danial-Yana Mulyana diusung pada Pilkada 2018 lalu oleh Gerindra-PKS. Kini Yana menjadi Plt Wali Kota Bandung setelah Oded wafat. Sedangkan, posisi Wakil Wali Kota Bandung masih kosong.

"Karena memang posisinya Kang Yana itu mewakili Gerindra, maka otomatis Wakil Wali Kota itu peluangnya ada untuk PKS," kata Joko kepada merdeka.com, Rabu (16/2/2022).

Awalnya PKS mengusulkan lima nama yaitu Ketua DPD PKS Kota Bandung Khairullah, Anggota DPRD Jabar sekaligus istri Oded Siti Muntaman, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu dan Anggota DPR RI Fraksi PKS Ledia Hanifa.

Saat diajukan ke DPW hingga DPP PKS menjadi empat. Nama Haru Suandharu tidak disepakati oleh DPW untuk diusulkan jadi Wawali Bandung.

Kini dikabarkan nama yang mengerucut sudah menjadi dua untuk mengisi posisi itu. Yaitu Ketua DPD PKS Kota Bandung Khairullah dan Anggota DPRD Jabar sekaligus istri Oded Siti Muntaman. PKS menyerahkan ke Yana Mulyana untuk memilih diantara keduanya.

"Pertanyaannya sebelum kita pilih dua orang dari kitanya, belum tentu juga orang itu direspons oleh Kang Yana, jadi lebih baik 4 orang orang itu kita gunakan, tinggal Kang Yana dari 4 orang itu mengerucut ke 2 orang yang mana," jelasnya.

"Tapi persoalannya memang minimal diajukan itu sebanyak dua orang, dimana Wali Kota definitif nantinya atau Kang Yana diberi kesempatan untuk memilih di antara dua," sambungnya.

Sedangkan, lanjut Joko, deadline paling lambat terkait pengisi kekosongan wawali Bandung adalah pertengahan Maret 2022. Bila pertengahan Maret prosesnya belum selesai, maka otomatis secara perundang-undangan Wali Kota Bandung tidak memiliki Wakil Wali Kota Bandung.

Joko berharap, posisi orangnya nomor dua di bumi Pasundan di isi oleh kader PKS. Dia mengakui lika-liku kesepakatan politik memang tak mudah.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

PKS, kata dia, sudah pasang badan agar kadernya mengisi posisi wawali Bandung. Semua tim di Jabar sudah terjun seperti tim akselerasi. Bahkan melibatkan anggota dewan di pusat untuk mengawal prosesnya di Kementerian Dalam Negeri.

"Nah sekarang kita usahakan memang ini di balik urusan administrasi, banyak urusan politiknya, orang politik ini kan kadang hitung hitungannya sedikit berbeda dengan apa yang kita perkirakan," ujarnya.

Joko menganggap wajar bila dianggap persoalan ini seperti kekosongan kursi Wagub DKI Jakarta setelah Sandiaga Uno mundur dari DKI-2 karena menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Akhirnya Wagub DKI di isi kader Gerindra Ahmad Riza Patria.

"Kalau asumsi atau persepsi semua orang akan seperti itu, karena persepsi itu kan akan terbangun karena ada kejadian, pengalaman, kalau udah ada kejadian orang akan menilai yang sama, dan saya pikir kita gak boleh menghalangi orang berpikir seperti itu, sah-sah saja," kata dia.

Joko lalu merespons bila Wawali Bandung berujung tidak diisi kader PKS. Dia bilang bahwa berjuang di politik memang tak mudah.

"Kita menyikapinya kita berpartai, kita tidak boleh baperan tapi kita juga harus memahami bahwa ini lah kenyataan real, berjuang di parlemen dan berjuang di dunia politik itu tidak serta merta mengikuti arus yang paling gampang baik untuk kebijakan di antara kita," ungkapnya.

Joko juga mengakui proses pengisian Wawali Bandung berjalan alot antara Gerindra dan PKS. Pihaknya juga tak mengetahui sikap Gerindra dengan nama yang diajukan PKS.

"Ya disebut alot bisa, bisa disebut kasarnya tidak dikerjakan juga bisa, kita kan gatau nih kondisinya di Gerindra menyikapi," katanya.

Tak hanya di kota Bandung, kasus serupa dialami PKS di daerah lain terkait pergantian posisi kepala daerah. Ada proses politik yang rumit dari rekan koalisi di pilkada.

"Karena bukan cuma Kota Bandung, kasus ini kan ada beberapa tempat juga, misalnya yang Bupati, Wali Kota meninggal pergeseran ternyata ada calon juga dari PKS," ucapnya.

Joko mengungkapkan, sebetulnya PKS dan Gerindra punya semangat yang sama sejak Pemilu 2019. Namun, ketika Gerindra sudah bergabung koalisi pemerintah, konstelasi politik di daerah juga ikut berubah.

"Sebetulnya ketika kita membangun komunikasi kan ini semangat dari semenjak Pemilu di 2019 kemarin antara Gerindra-PKS, tapi kita mengetahui dalam perjalanannya kan Gerindra sekarang sudah masuk di wilayah pemerintahan, jadi kita oposisi sendirian," ucapnya.

"Biasanya hal-hal ini suka berdampak sampai ke daerah-daerah, karena tanda tangannya kan juga ditentukan DPP Gerindra dan PKS," sambungnya.

Menurutnya, pengisian posisi Wawali Bandung tidak mudah untuk PKS. Terlebih provinsi Jawa Barat diperhitungkan untuk kepentingan politik.

"Kita juga mengetahui ini tidak mudah membalikkan tangan apalagi situasi Jawa Barat khusus dan Bandung itu adalah ibu kotanya Jawa Barat juga punya konstelasi tersendiri," kata Joko.

"Sebagaimana kita ketahui Jabar ini sekarang memang menjadi salah satu andalan besar bagi siapapun juga yang ingin mendapat perolehan kursi besar ya di Jawa Barat lah salah satunya," pungkasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com