Kata DMI Soal SE Menag Tentang Aturan Pengeras Suara Masjid dan Musala

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni menyebut, pengeras suara di masjid memang perlu diatur. Menurutnya, kesyahduan pengeras suara di masjid bisa terganggu karena benturan-benturan antar speaker.

"Syiarnya tetap jalan tapi bagaimana mengatur tingkat kesyahduan itu berasa kemudian itu dipikirkan hingga perlunya pengaturan pengaturan, ini urgensinya esensinya dari perlunya pengaturan itu," katanya dalam diskusi Kupas Tuntas Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, Selasa (22/2/2022).

Menurutnya, jauh sebelum SE Menag terkait aturan pengeras suara masjid, Ketua DMI Jusuf Kalla sudah kerap menyoroti fenomena pengeras suara masjid.

"Jauh sebelum surat edaran ini keluar sebenarnya ketua Umum DMI Pak JK di berbagai kesempatan ke daerah kunjungan melantik pimpinan pimpinan wilayah dan ke masjid raya itu selalu menyampaikan pesan fenomena sound system atau speaker luar masjid," ucapnya.

Dia mengatakan, di Jakarta hampir terdapat 4.000 masjid yang masing-masing memiliki 4 speaker di luar. Jika dikali 2, maka ada 16 ribu suara dari masjid.

"Dan kepadatan populasi masjid ini mengikuti koloni manusia masyarakat umat Islam juga disitu, jadi suara ini cukup riuh, sehingga kesyahduan suara speaker masjid ini kadang kadang terganggu tidak syahdu lagi karena benturan benturan antar speaker itu," ucapnya.

"Ini populasinya cukup padat, di Jakarta ini saja hampir 4 ribu, dan 4 ribu masjid ini suaranya bukan 4 ribu, karena speaker luarnya 4 biji, kali 4 itu 16 ribu kira kira suaranya, jadi padat," sambungnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Imam mengatakan, benturan suara speaker bukan hanya terdengar di angkasa. Tetapi, di setiap audio-audio orang yang bertelinga dan bisa menjadi bermasalah. Sehingga, DMI merasa pengeras suara di masjid memang perlu diatur.

"Jadi karena itu apa yang dipikirkan Pak JK bukan karena soal harmoni atau heterogenitas dari masyarakat yang macam macam ini, tapi lebih dari itu umat Islam sendiri merasa mesti ini perlu kita perhatikan," ucapnya.