Usulan Tunda Pemilu 2024 Dinilai Khianati Reformasi dan Konstitusi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan pemilu 2024 dengan alasan adanya aspirasi pengusaha, pelaku UMKM, dan petani sawit.

Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga menilai, persetujuan penundaan pemilu tidak akan berhenti dan terus disuarakan parpol lain.

“Pola seperti itu akan terus berlanjut disampaikan petinggi negeri atau elemen masyarakat lainnya. Pesannya akan seragam untuk menjaga momentum pembangunan ekonomi,” kata dia Saat dikonfirmasi, Sabtu (26/2/2022).

Jamiluddin menyebut, pertimbangan keberlangsungan ekonomi yang disuarakan masyarakat hanya justifikasi. Geliat aspirasi dari berbagai elemen masyarakat akan terus didengungkan agar terbentuk pendapat umum bahwa rakyat memang menginginkan pemilu ditunda.

“Kesan yang ingin dibangun adalah hanya pemerintahan inilah yang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi. Karena itu, sudah seharusnya pemerintahan ini diberi tambahan waktu untuk membenahi ekonomi Indonesia,” kata dia.

“Model politik mobilisasi seperti itu akan terus didengungkan. Melalui cara ini akan dijadikan justifikasi bahwa rakyat dari berbagi elemen memang menghendaki pemilu diundur,” sambungnya.

Berbekal atas aspirasi rakyat, lanjutnya, hal itu akan dijadikan peluru politik untuk mendesak MPR mengamandemen UUD 1945. MPR akan dibuat seolah tak berdaya menolak kehendak rakyat hasil mobilisasi tersebut.

“Pemerintah pun akan dengan santun menyatakan, saya tidak bisa menolak kehendak rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan, yang tak sepatutnya ditolak,” kata dia.

“Kemungkinan akan muncul sosok lain yang akan menyuarakan pemilu diundur dengan berbagai justifikasi. Semua ini dilakukan untuk menggolkan kehendak oligarki dan pihak-pihak yang haus kekuasaan,” tambahnya.

Jamiluddin mengingatkan semua pihak pro demokrasi bersatu menolak usulan yang menodai demokrasi itu.

“Karena itu, semua pihak yang pro demokrasi harus bersatu menolak pola-pola mobilisasi untuk memperlama kekuasaan. Mereka ini sudah menghianati amanat reformasi dan tak taat konstitusi,” pungkasnya.