Pramono Anung Mau Fasilitasi Pelatihan bagi Perantau di Jakarta agar Bisa Cari Kerja, Ini Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, pihaknya membuka ruang untuk siapa pun dapat mengikuti pelatihan keterampilan yang akan diadakan di kecamatan, balai warga, kelurahan dan sebagainya. Termasuk kepada perantau yang menginjakkan kaki di Jakarta untuk mengadu nasib.

"Kami mengharapkan siapa pun yang datang tentunya tetap membawa suasana kedamaian, kerukunan dan juga hal-hal yang sudah baik yang di Jakarta," kata Pramono Anung di Jakarta kepada awak media, seperti dikutip Rabu (9/4/2025).

"Kami juga membuka ruang untuk siapa pun dapat mengikuti latihan keterampilan yang nanti akan diadakan di kecamatan, balai warga, kelurahan dan sebagainya. Intinya adalah Jakarta terbuka bagi siapa saja," sambungnya.

Pramono menjelaskan, langkah Pemprov Jakarta terhadap perantau saat ini terhadap para perantau adalah mendata. Tujuannya, kata dia, agar diketahui perantau mana yang sudah mempunyai keahlian dan keterampilan juga yang belum, sehingga dapat difasilitasi untuk memperoleh pekerjaan.

"Yang kami lakukan adalah pendekatan dukcapil. Secara administrasi dia harus mempunyai keanggotaan dimana yang bersangkutan pernah berada dan silakan mencari pekerjaan di Jakarta. Kalau perlu keterampilan, pendidikan, pelatihan, kami akan menyiapkan untuk itu," ungkap Pramono.

"Jadi kalau dia sudah mempunyai identitas, karena syaratnya itu identitas. Jangan sampai orang tidak beridentitas. Kalau dia mempunyai identitas, sekali lagi kami memberikan kesempatan untuk ikut pelatihan," janji Pramono.

Melihat tren perantau ke Jakarta, Pramono mengamini adanya penurunan dari tiga tahun terakhir.

Namun untuk tahun ini pihaknya masih melakukan pendataan. Sebab bisa saja, angka perantau yang menurun diakibatkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

"Jadi 3 tahun terakhir ini Jakarta memang mengalami penurunan. Mulai dari tahun 2022. Tetapi apakah tahun 2025 ini mengalami penurunan atau tidak, kita belum tahu," papar Pramono.

"Salah satu faktor penyebabnya adalah mungkin ketika itu orang beranggapan bahwa Jakarta, ibu kota, segera pindah. Sehingga dengan demikian untuk tahun 2025 ini kami sedang pelajari apakah ada peningkatan atau penurunan," Pramono menandasi.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mencopot Direktur IT dari Bank DKI. Hal ini dilakukan usai para nasabah mengeluhkan sistem layanan Bank DKI yang bermasalah, yakni tidak dapat melakukan transaksi perbankan secara normal sast momen Ramadhan dan Idul Fitri.

"Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," kata Pramono melalui akun Instagramnya, seperti dikutip Rabu (9/4/2025).

Pramono juga meminta, kendala teknis IT yang terjadi di Bank DKI dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses hukum. Dia menilai, keluhan yang menimpa nasabah dari perusahaan daerah milik Jakarta itu sudah kelewat batas.

"Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam. Enggak mungkin," ujar Pramono.

Pramono juga meminta, kepada siapa pun di jajaran internalnya tidak ikut campur dalam menangani hal ini. Dia pun mewanti, akan ada tindakan tegas jika ada pihak yang kedapatan terlibat.

"Nggak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan," kata Gubernur Jakarta ini memperingatkan.

Politikus PDIP ini ingin pengusutan problem Bank DKI dilakukan transparan dan tuntas. Tujuannya agar rasa percaya publik kembali terbangun dan layanan terhadap nasabah tidak terganggu.

"Kenapa ini dilakukan? untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu. Ini (gangguan layanan) ini yang terakhir. enggak boleh lagi ada kejadian keempat," ucap Pramono Anung memungkasi.