Soal Wacana Presiden 3 Periode, Faldo Maldini: Jangan Semuanya Dikaitkan Maunya Pak Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memperlihatkan penurunan penilaian publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebabnya, adalah isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menanggapi ini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, pemerintah selalu memperhatikan opini publik dalam bekerja. Pemerintah menegaskan akan bekerja lebih keras lagi.

"Kami selalu memperhatikan opini publik dalam bekerja, sebagai outcome. Jadi, apapun yang kami kerjakan dampaknya opini publik. Bukan itu tujuan utamanya. Itu dampak, tujuan utama kami tentu menyelesaikan persoalan kebutuhan masyarakat untuk bangkit dari pandemi ini. Artinya, kerja lebih keras," ujar Faldo kepada wartawan dikutip Sabtu (2/4/2022).

Berkaitan dengan isu perpanjangan masa jabatan, Faldo meminta jangan melulu dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Dalam ketatanegaraan, ada sistem dalam konstitusi yang menjadi acuan bernegara. Ia meminta tidak perlu melebar.

"Masalah isu perpanjangan, jangan semuanya dikaitkan dengan maunya presiden. Kita punya sistem dan ketatanegaraan yang berjalan, konstitusi yang menjadi acuan kita dalam bernegara," ujar Faldo.

"Di situ saja, tidak usah kita kembang-kembangkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Faldo Maldini mengatakan, opini publik menjadi dinamika dalam demokrasi. Sejalan atau tidak dengan pemerintah menjadi urusan lain.

"Opini publik seperti apa, ya itu biarkan jadi dinamika dalam demokrasi. Sikap dan opini tiap orang harus dilindungi oleh negara. Sikapnya sejalan atau tidak dengan pemerintah, itu urusan lain. Tugas negara melindungi hak berpendapat setiap warga negara," ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, menurut survei SMRC, evaluasi publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sampai mengalami tren negatif gara-gara isu penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan tiga presiden.

Kepuasan Jokowi dari 71,7 persen pada Desember 2021 menjadi 64,6 persen pada Maret 2022. Yang tidak puas meningkat dari 25,3 persen pada Desember 2021 menjadi 32,2 persen pada Maret 2022.

"Jadi kinerja Presiden dinilai semakin memburuk. Walaupun masih mayoritas, tetapi penurunan ini sangat besar dalam satu tahun terakhir, ini yang terendah saya kira kinerja presiden dinilai oleh publik," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani saat pemaparan survei secara virtual, Jumat (1/4).

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com