Demokrat: Luhut Mundur agar Tak Jadi Beban Jokowi

Kamhar menyebut pihak juga sepakat agar Luhut diberi sanksi tegas dari Presiden Jokowi. Menurut dia, sebagai pembantu presiden, Luhut melakukan manuver terkait penundaan pemilu.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 18 Apr 2022, 15:31 WIB
Diterbitkan 18 Apr 2022, 15:25 WIB
Menko Marves Luhut B. Pandjaitan
Menko Marves Luhut B. Pandjaitan. (Dok Humas Sekretariat Kabinet RI)

Liputan6.com, Jakarta - DPP Partai Demokrat sepakat dengan pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, yang meminta Luhut Binsar Pandjaitan mundur dari kabinet Indonesia Maju.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyebut apa yang disampaikan Amien Rais tentang Luhut senada dengan aspirasi banyak pihak.

"Termasuk aspirasi emak-emak yang ikut melakukan unjuk rasa pada tanggal 11 April yang lalu. Terang dan tegas dalam spanduk emak-emak yang melakukan aksi demonstrasi meminta Jokowi memecat LBP," kata Kamhar pada wartawan, Senin (18/4/2022).

Kamhar menyebut pihak juga sepakat agar Luhut diberi sanksi tegas dari Presiden Jokowi. Menurut dia, sebagai pembantu presiden, Luhut melakukan manuver terkait penundaan pemilu.

"Kami pun berpandangan bahwa Pak Jokowi mesti melakukan tindakan tegas terhadap pembantu-pembantunya yang melakukan manuver terkait wacana dan gerakan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan presiden tiga periode," ucap Kamhar.

"Pak LBP terbaca publik sebagai motor dari gerakan ini, yang menyampaikan klaim 'big data' yang oleh banyak pihak dipelesetkan sebagai 'big dusta', pengkondisian Ketum Parpol, dan di belakang Apdesi abal-abal," jelas dia.

Demokrat meminta Jokowi tidak membiarkan para pembantunya yang telah melempar isu presiden tiga periode. "Publik menantikan sikap tegas Pak Jokowi terhadap pembantu-pembantunya yang terlibat pada gerakan politik ini. Rekam jejak digitalnya begitu banyak,” kata dia.

Sebutan Luhut Biang Kerok

20150902- Fraksi PDIP Tak Setuju Budi Waseso Dicopot-Jakarta- Masinton Pasaribu
Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, mengkritik Luhut soal wacana penundaan pemilu. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Kamhar menilai akan lebih bijak lagi bila LBP mundur dari jabatannya dengan sadar tanpa menunggu Jokowi memecat. "Kita berharap LBP mengambil jalan kesatria untuk mundur agar tak menjadi beban. Namun jika tak terjadi maka Pak Jokowi mesti berani mengambil tindakan tegas untuk mengembalikan kewibawaannya yang semakin tergerus,” ucapnya.

Sebelumnya, Amien Rais menyampaikan kritik ke presiden Jokowi dan mendesak agar LBP dipecat.

"Saya ingin membuat rekomendasi untuk rezim Jokowi-Luhut, pertama seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri," kata Amien di acara Milad 1 Tahun Partai Ummat, Minggu (17/4/2022).

Menurut Amien Rais, sebagian masyarakat sipil sudah tak percaya kepada Luhut. Pendiri Partai Ummat ini lalu mengutip politisi PDIP, Masinton Pasaribu, yang pernah mengkritik Luhut seperti biang kerok.

"Sebagian besar masyarakat sipil saya yakin sudah tidak percaya lagi dengan Pak Luhut, dan Masinton Pasaribu yang lebih tahu itu mengatakan saya bersedia ditembak daripada mencabut pernyataan saya bahwa Luhut adalah biang kerok, saya enggak tega ya, tapi itu menurut Pak Masinton," tuturnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya