Kamar Dagang AS dan Korsel Tuntut Kepastian Regulasi ke Luhut

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengadakan dialog terbuka dengan perwakilan kamar dagang internasional pada Selasa (25/3/2025)

Termasuk dengan beberapa kamar dagang seperti AmCham (Amerika Serikat), BritCham (Inggris), KoCham (Korea Selatan), serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). 

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pertemuan ini menjadi momentum untuk menjaring aspirasi dan masukan langsung dari para pelaku usaha mengenai dinamika dunia bisnis dan tantangan investasi di Indonesia.

"Pertemuan seperti ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi kesempatan berharga untuk memahami dari dekat dinamika dunia usaha yang terus berkembang," ujar Luhut, Selasa (25/3/2025).

Salah satu isu utama yang mengemuka dalam pertemuan ini adalah mengenai kepastian regulasi. Lantaran para pebisnis tidak ingin dihantui oleh kebijakan hukum yang tak pasti dalam menjalankan usahanya. 

"Harapan mereka jelas, yaitu regulasi yang lebih sederhana, kebijakan yang lebih harmonis antar-kementerian, dan kepastian hukum yang kuat untuk mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang," lanjut Luhut.

Luhut menegaskan komitmen DEN dalam mendorong reformasi struktural dan program deregulasi sebagai fondasi utama iklim investasi yang sehat. 

Untuk itu, DEN saat ini tengah memperkuat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna mengevaluasi regulasi-regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia.

Deregulasi Jadi Kunci

"Deregulasi adalah kunci. Jika aturan terlalu berbelit, transformasi ekonomi akan berjalan lambat. Kami ingin memastikan bahwa Indonesia menjadi tempat di mana bisnis bisa tumbuh sehat dan berdaya saing tinggi," tegas Luhut.

Menurut dia, seluruh masukan dari pertemuan ini akan dirangkum dan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari upaya menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif dan strategis. 

Luhut juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha. Khususnya dalam menggapai target pemerintah memperkuat pemasukan investasi. 

"Membangun ekonomi yang kuat bukan tugas pemerintah semata. Dunia usaha, baik lokal maupun internasional, adalah mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan," seru Luhut.  

"Kolaborasi, kemauan untuk mendengar, dan keberanian untuk berbenah adalah kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah yang ramah bagi investasi," pungkasnya.

Sebelumnya, di tengah ketidakpastian global, perekonomian nasional tetap menunjukkan stabilitas dengan inflasi yang terkendali serta optimisme yang terlihat pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan PMI Manufaktur. Untuk menjaga momentum positif ini, koordinasi antar instansi pemerintah terus diperkuat, termasuk pertemuan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu (12/03), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam diskusi tersebut, Menko Airlangga menekankan pentingnya peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita juga perlu perhatikan terkait dengan capital market yang kita harus kembalikan bahwafundamental terkait dengan fiskal tetap kita jaga, terkait dengan current account deficit danjuga budget deficit tetap kita jaga sesuai dengan apa yang diarahkan dan disampaikandalam APBN,” ungkap Menko Airlangga, Kamis (13/3/2025).

Sejalan dengan itu, Luhut menyatakan bahwa pemerintah juga akan fokus pada penciptaan lapangan kerja, terutama melalui pengembangan industri padat karya.

Untuk mendukung investasi yang lebih kompetitif, diperlukan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi para investor. Menko Airlangga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas fundamental fiskal, termasuk defisit transaksi berjalan (current account deficit) dan defisit anggaran (budget deficit), sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Beberapa langkah strategis yang akan ditempuh meliputi:

Percepatan Implementasi Kerja Sama Internasional: Mengoptimalkan perjanjian internasional seperti OECD, IEU CEPA, CP-TPP, Indonesia-Kanada FTA, serta kerja sama regional lainnya.

Peningkatan Investasi dan Reformasi Sektoral: Mengurangi inkonsistensi regulasi serta menyediakan kanal pengaduan bagi negara mitra dalam menangani permasalahan investasi.

Evaluasi Kebijakan Insentif Pajak: Meninjau ulang kebijakan tax holiday sebagai respons terhadap global minimum tax 15%, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.

Dukungan terhadap Industri Kendaraan Listrik: Memberikan insentif PPN DTP untuk mobil listrik hybrid guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Penguatan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Fokus pada KEK Kura-Kura Bali sebagai destinasi pariwisata berkualitas. 

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pentingnya reformasi regulasi untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa beberapa regulasi yang dinilai menghambat investasi akan diusulkan untuk dihapus melalui koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami telah berdiskusi dengan Menko Airlangga mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam menghadapi dinamika global. Peraturan yang menghambat investasi akan segera kami evaluasi untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif,” ujar Luhut.