6 Tanggapan Parpol hingga Istana soal Reshuffle Kabinet yang Dilakukan Presiden Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan reshuffle kabinet pada Rabu 15 Juni 2022 dan langsung melantik menteri serta wakil menteri (wamen) di Istana Negara Jakarta.

Mereka yang dipilih dan dilantik adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.

Kemudian Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker, John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, mantan sekjen PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut pun mendapat tanggapan berbagai pihak. Misalnya Partai Demokrat yang mengkritik sebab reshuffle kali ini dinilai hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik Presiden Jokowi.

"Dari hasil perombakan 2 kursi menteri dan 3 kursi wamen terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu 15 Juni 2022.

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan tidak akan ada lagi perombakan kabinet atau reshuffle.

"Enggak, enggak ada. Kalau ada reshuffle kabinet lagi sudah rusak semuanya," ujar Surya Paloh saat diwawancarai usai Apel Siaga Rakernas Partai NasDem.

Lebih lanjut, Surya Paloh menyampaikan, siapa pun sosok yang menjadi menteri dan wakil menteri saat ini merupakan sosok yang layak dalam menjalankan visi, misi dab program pemerintahan.

Berikut sederet tanggapan berbagai pihak usai Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dihimpun Liputan6.com:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Partai Demokrat mengkritik reshuffle Kabinet Indonesia Maju ternyar. Sebabnya, reshuffle kali ini dinilai hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik Presiden Jokowi.

Salah satunya memberikan jatah kepada PAN yang bergabung menjadi pendukung pemerintah.

"Dari hasil perombakan 2 kursi menteri dan 3 kursi wamen terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu 15 Juni 2022.

Maka itu, perombakan kabinet dinilai tidak bisa menyelesaikan persoalan masyarakat dan mengoptimalkan kerja pemerintahan di akhir masa jabatan Jokowi.

"Melihat hasil perombakan kabinet ini, masih jauh dari yang diharapkan yang sebelumnya publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi serta menunaikan janji-janji saat kampanye Pak Jokowi yang tak kunjung dipenuhi," tegas Kamhar.

Reshuffle kabinet dinilai tidak bakal membawa banyak perubahan dan perbaikan. Kamhar mendorong publik perlu kritis, terutama soal agenda perpanjangan masa jabatan presiden yang juga pernah disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Secara tegas hanya mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai koalisi. Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan semakin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden mengingat Pak Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mewacanakan ini," pungkas Kamhar.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, reshuffle kabinet hari ini terjadi karena faktor masih banyak koalisi yang belum terakomodir oleh Presiden Jokowi.

Politikus yang kerap disapa HNW itu menyebut, perombakan lebih dikarenakan faktor koalisi bukan kinerja atau kualitas.

“Mereka masuk karena memang beliau adalah koalisi Pak Jokowi, harusnya bagaimana bukan sekadar koalisi tapi berkualitas,” kata HNW saat dikonfirmasi.

“Yang dipilih semuanya koalisi bahwa PAN belum kebagian, PBB, PSI juga baru kebagian sekarang,” tambahnya.

HNW mengingatkan agar Mendag Zulhas dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto benar bekompenten di posisi barunya. “Mereka harus bisa buktikan bukan sekadar karena koalisi tapi kualitas, prestasi dan keahlian,” kata dia.

Apabila nantinya menteri dan wamen tidak berkinerja baik, HNW mengingatkan Jokowi harus ikut bertanggung jawab.

“Karena sudah dipilih saatnya buktikan kompetensi. Kalau tidak sesuai kinerjanya nanti, mustinya Pak Jokowi dalam tanda kutip harus mempertanggungjawabkan,” ucapnya.

Apalagi, HNW mengingatkan posisi Mendag yang kini ditempati Zulkifli Hasan memiliki banyak masalah salah satunya minyak goreng.

“Untuk mendag itu hal sangat riskan, banyak masalah misal migor. Itu jadi catatan sangat serius yang harus dipertimbangkan serius Pak Zul,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Dia berharap menteri yang baru dilantik, Zulkifli Hasan dapat menurunkan harga minyak goreng (migor).

Ia mengingatkan menteri baru bahwa tugas dan tanggungjawabnya terhadap masalah bangsa ini sangat besar.

“Berharap menteri baru dapat menurunkan harga minyak goreng. Pemerintah ini masih utang janji ke masyarakat untuk menurunkan harga migor sesuai harga eceran tertinggi. Bahkan dua pekan lalu presiden secara jumawa berjanji dapat menurunkan harga migor. Nyatanya hingga hari ini harga migor masih di atas harga eceran tertinggi (HET),” kata Mulyanto Dalam keterangannya.

Ketua DPP PKS itu menegaskan, Zulhas baru harus bisa membantu presiden memenuhi janjinya menurunkan harga migor.

“Jangan malah ikut-ikutan tebar janji tapi ujung-ujungnya malah mau menghapuskan migor curah,” jelas dia.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakin Raja Juli Antoni dapat berkontribusi di jabatan barunya sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ketua Umum PSI Giring Ganesha menilai, mantan sekjen PSI itu dapat membantu Hadi Tjahjanto menjalankan reformasi agraria.

"Bro Toni adalah salah seorang kader terbaik PSI, sosok cerdas dan berintegritas. Dulu aktivis mahasiswa, seorang PhD dari Australia. Kami yakin dia mampu berkontribusi besar di posisi wakil menteri untuk membantu Pak Menteri Hadi Tjahjanto," kata Giring dalam keterangannya.

PSI pun berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo kembali memercayakan kader PSI sebagai wakil menteri.

"Terima kasih Pak Jokowi atas kepercayaan kepada salah seorang kader terbaik PSI untuk masuk kabinet. Kami akan membantu Pak Hadi dan Bro Toni sekuat tenaga melanjutkan reformasi agraria dan agenda terkait lain, yang sebelumnya dikerjakan Bro Surya Tjandra. Terima kasih, Bro Surya, atas kerja kerasnya selama ini," kata Giring.

Giring pun menegaskan PSI akan membantu mewujudkan cita-cita Pasal 33 UUD 1945 agar tanah dapat digunakan untuk meningkatkan sebesar-sebesarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurutnya, tanah adalah faktor produksi fundamental.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan tidak akan ada lagi perombakan kabinet atau reshuffle.

"Enggak, enggak ada. Kalau ada reshuffle kabinet lagi sudah rusak semuanya," kata Surya Paloh, saat diwawancarai usai Apel Siaga Rakernas Partai NasDem.

Lebih lanjut, Surya Paloh berharap mereka dapat bekerja lebih baik ketimbang menteri sebelumnya.

"Harus kerja lebih baik, harapan rakyat begitu tinggi," ucap dia.

Paloh menampik adanya perbincangan belakang meja antara dirinya dan Jokowi sebelum reshuffle. Dia meyakini, reshuffle dilakukan karena ada penilaian dan evaluasi kepala negara terhadap dua menteri yang dicopot.

"Enggak, gak ada. Gak ada," singkat dia.

Meski demikian, saat ditanya terkait kelayakan kedua menteri baru itu, Paloh menegaskan jika semua yang berhak memberi penilaian hanyalah presiden.

"Jadi yang paling penting, paling berhak, paling bisa menjawab itu memang presiden. Karena layak tidak layak tidak terlepas dari subjektifitas disamping objektifitas itu sendiri," Paloh memungkasi.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut posisi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) semakin kuat setelah adanya reshuffle kabinet.

Sebab, kini seluruh ketua umum partai di KIB berada di dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui, KIB diinisiasi oleh tiga partai yakni PPP, PAN, dan Partai Golkar.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sudah lebih dulu berada di kabinet.

"Reshuffle itu kalau buat kami, partai-partai KIB itu menguatkan posisi KIB. Kenapa? Secara politis menguatkan KIB," kata Arsul kepada wartawan.

"Kenapa? Karena sekarang tiga ketua umum KIB, semua ada di dalam kabinet," tambahnya.

Arsul mengatakan, tiga ketum yang berada di kabinet pemerintahan memiliki akses ke dalam masalah pemerintahan dan kenegaraan.

Dengan akses tersebut, parta-partai di KIB memiliki kesempatan sama memahami masalah pemerintahan untuk menentukan langkah KIB, termasuk akan menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung Koalisi Indonesia Bersatu.

"Karena punya akses kesempatan yang sama untuk memahami itu, maka kemudian ketika menentukan langkah, ya katakanlah untuk KIB, seperti yang saya katakan dalam hal ini menyusun common platform, platform bersama yang nanti akan kita sampaikan kepada capres dan cawapres yang kita akan putuskan, itu akan menjadi lebih mudah," papar Arsul.

Jika ada satu ketua umum tidak berada di kabinet, pemahaman terhadap kenegaraan akan berjarak.

"Katakanlah misalnya, dua ada dalam pemerintahan sebelumnya dan satu ada di luar, itu kan tingkat pemahamannya terhadap persoalan-persoalan pemerintahan dan persoalan-persoalan kenegaraan kita, itu akan kemungkinan jarak perbedaannya itu akan gapnya akan lebih lebar," jelas Arsul.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan secara tiba-tiba. Menurut dia, Presiden Jokowi membutuhkan refreshing atau penyegaran dari beberapa menteri dan wakil menteri.

"Reshuffle bukan hal yang tiba-tiba dan diskusi yang panjang. Presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wamen," kata Pramono kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dia menyebut saat ini merupakan momentum yang paling pas untuk melakukan reshuffle kabinet. Pramono menjelaskan bahwa Jokowi memprioritaskan urusan pangan dan energi.

"Jadi sekarang ini, persoalan utama kita energi dan pangan. Jadi memang ada menteri, ada wamen yang diperkuat," ujar dia

Politikus PDI Perjuangan ini menyampaikan ada sejumlah pertimbangan Jokowi dalam melakukan reshuffle kabinet salah satunya, politis. Kendati begitu, Jokowi mengetahui betul sosok seperti apa yang cocok untuk mengisi jabatan di kabinet.

"Presiden sangat tahu siapa yang dibutuhkan saat ini. Kita sebagai pembantu presiden tugasnya membantu beliau, memberikan pandangan. Untuk apa memang yang beliau putusakan," jelas Pramono.