HEADLINE: Reshuffle Kabinet di Rabu Pahing 15 Juni 2022, Hanya Sekadar Bagi-Bagi Kursi?

Liputan6.com, Jakarta - Rabu, 15 Juni 2022 atau bertepatan dengan Rabu Pahing, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet.

Di Istana Negara, Jokowi melantik mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. 

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.

Sedangkan tiga wakil menteri yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/M Tahun 2022 tentang  pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.

Tiga wakil menteri yang juga dilantik hari ini adalah politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Sekjen PBB Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Isu reshuffle kabinet sejatinya telah berhembus sejak Maret 2022. Saat itu Jokowi sudah menyinggung soal reshuffle kabinet di hadapan para menterinya gara-gara beli barang impor.

Jokowi sendiri mengaku menunjuk Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan lantaran dinilai memiliki pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Mendag.

"Kita melihat semuanya rekam jejak pengalaman, kemudian terutama untuk skill manajerial, sekarang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detil dikerjakan," jelas Jokowi usai pelantikan menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/6/2022).

"Saya lihat Pak Zul dengan pengalaman, track record, rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk Mendag," sambungnya.

Menurut dia, urusan pangan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat sangat membutuhkan pengalaman di lapangan. 

"Memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan Zulhas soal urusan ekspor. Dia menekankan kebutuhan pokok dalam negeri harus bisa terjaga.

"Kalau urusan ekspor saya kira juga jadi urusan mendag, tapi yang lebih penting urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga," tutur Jokowi.

Sementara, Jokowi memilih Hadi Tjahjanto sebanag menteri ATR/BPN lantaran dianggap memiliki kemampuan dalam menguasai teritori. Selain itu, Hadi merupakan sosok yang bekerja dengan sangat detail.

"Karena beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori dan kita tahu kalau ke lapangan kerjanya sangat detil," tutur Jokowi.

Jokowi pun meminta Hadi untuk segera menyelesaikan sengketa tanah.

"Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan," kata Jokowi.

Dia juga mengingatkan Hadi untuk segera menyelesaikan urusan sertifikat tanah masyarakat. Termasuk, soal urusan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Urusan sertifikat harus sebanyaknya diselesaikan dan saya yakin Pak Hadi punya kemampuan untuk itu," ucapnya.

"Termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN," sambung Jokowi.

Janji Atasi Masalah Minyak Goreng dan Sengketa Tanah

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan janji segera menyelesaikan masalah minyak goreng. Dengan pengalaman yang dimiliki, ia optimistis dapat melaksanakan tugas yang diberikan Jokowi.

"Saya Insya Allah dengan sama-sama teman-teman bisa cepat menyelesaikan, terutama minyak goreng. Ketersediaannya ada, harga terjangkau. Kalau lama-lama kan kasian rakyatnya. Itu saya kira prioritas," jelas Zulhas usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Zulhas juga mengaku siap bekerja sama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan semua pihak untuk menyelesaikan masalah minyak goreng yang sudah berlarut-larut. Dia meminta masyarakat memberikan waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya.

"Kasihlah satu hari ini dulu yah," ucapnya.

Sementara, sebagai Menteri ATR/BPN, kata Hadi, dirinya akan fokus menyelesaikan target 126 juta sertifikat tanah milik rakyat serta sengketa tanah. 

"Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahannya itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan, tentunya juga berkoordinasi dengan instansi terkait, supaya segera terealisasi untik sertifikat milik rakyat," ujar Hadi.

Selain itu, Hadi juga menargetkan menyelesaikan masalah sengketa tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

"Inshaallah dengan sinergi nantinya saya akan bekerja sama dengan instansi terkait, dalam hal ini mensukseskan tiga masalah tersebut, Insha Allah dalam waktu dekat akan kita sampaikan target berapa hari itu akan terselesaikan," tandas Hadi.

Pengamat Politik Jamiluddin Ritonga menilai bahwa reshuffle kabinet saat ini hanya untuk mengakomodir kepentingan politik semata ketimbang mempertimbangkan kinerja menteri. Dia menilai menteri perdagangan sebelumnya, Sofyan Djalil memiliki kinerja yang baik namun justru diganti.

"Jadi ini sangat politis atau politik akomodir. Bukan karena marah karena kinerja buruk, kalau benar gitu harusnya banyak menetri direshuffle, terutama menteri ekonomi karena ekonomi kita terpuruk," kata Jamiluddin kepada Liputan6.com.

Sementara, kata dia, menteri yang sudah terang-terangan sibuk mengurus pilpres justru tidak direshuffle. 

"Misal Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Prabowo itu kan sudah kampanye sana sini walau terselubung. Sudah mengerahkan relawan juga. Kalau mereka dipertahankan saya sangat yakin kinerja kabinet ini akan semakin rontok," ujarnya.

Sementara dengan penunjukan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto juga menunjukkan bahwa pemilihan menteri ini hanya berdasarkan kedekatan semata.

"Itu saya bertanya-tanya orang yang mengusai bedil (senapan) kok mengurus tanah? Ini menguatkan dugaan menteri yang baru bukan berdasar profesional tapi lebih karena kedekatan karena waktu dia sangat dekat dengan Jokowi," ujarnya.

Politik balas budi juga terlihat ketika Jokowi menunjuk Sekjen PBB Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Diketahui, pada Pilpres 2019, PBB menyatakan diri mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. 

"PBB kan dulu memang ikut ke Jokowi, PBB dan PSI memang belum dapat jatah, jadi Jokowi tidak mau dipersalahkan dengan pihak yang berjasa. PBB masuk memang karena resfuhfle ini hanya untuk balasan jasa," tandas Jamiluddin.

Sementara Peneliti dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar mengatakan masyarakat perlu mempertanyakan tentang reshuffle yang dilakukan oleh Jokowi. Apakah reshuffle kabinet ini dilakukan untuk kepentingan politik saja ataukah memang untuk memperbaiki kinerja menterinya.

"Apakah ini untuk kepentingan itu atau konsolidasi 2024 atau dalam pembagian kue yang belum kebagian dalam hal ini ada yang baru masuk ke PAN. PAN belum mendapat jatah," ujar Usep kepada Liputan6.com.

Hal yang sama juga terjadi pada PBB dan PSI. Menurutnya, kedua partai tersebut belum mendapatkan jatah menteri padahal getol mendukung Jokowi. 

"Saya kira terkait bagi bagi orang yang berjasa dalam mendukung jokowi selama ini yg belum kebagian dapat jatah," ujarnya.

Sementara penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tanah. Sebab menurutnya, banyak sengketa tanah yang berhubungan dengan militer. 

"Misal pertanahan sosial, obyek refrom terkait perkebunan dikuasai oleh yayasan tentara. Itu juga mungkin berhubungan dengan kepentingan itu. Itu mungkin karena kita belum tau jejak beliau urusin tanah begitu. Karena persoalan tanah termasuk pelik," kata dia.

Penjelasan Istana

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Jokowi membutuhkan refreshing atau penyegaran dari beberapa menteri dan wakil menteri.

"Reshuffle bukan hal yang tiba-tiba dan diskusi yang panjang. Presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wamen," kata Pramono di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Dia menyebut saat ini merupakan momentum yang paling pas untuk melakukan reshuffle kabinet. Pramono menjelaskan bahwa Jokowi memprioritaskan urusan pangan dan energi.

"Jadi sekarang ini, persoalan utama kita energi dan pangan. Jadi memang ada menteri, ada wamen yang diperkuat," ujar dia.

Dia menyampaikan ada sejumlah pertimbangan Jokowi dalam melakukan reshuffle kabinet salah satunya, politis. Kendati begitu, Jokowi mengetahui betul sosok seperti apa yang cocok untuk mengisi jabatan di kabinet.

"Ya kalau namanya kabinet atau reshuffle pertimbangannya tentunya banyak. Terutama presiden sangat tahu siapa yang dibutuhkan saat ini. Kita sebagai pembantu presiden tugasnya membantu beliau, memberikan pandangan. Untuk apa memang yang beliau putuskan," jelas Pramono.

Ekonom sekaligus Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira, mengaku kecewa lantaran Menteri Perdagangan yang baru berasal dari ketua umum partai.

“Ya tentunya ada sedikit kekecewaan kalau menteri perdagangan itu berasal dari ketum parpol. Padahal menteri perdagangan adalah menteri yang paling disorot kinerjanya,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Rabu (15/6/2022).

Menurutnya, yang menjadi PR tantangan perdagangan ke depan bukan hanya soal menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri, tapi juga meningkatkan ekspor dan juga bagaimana perdagangan bisa dikoordinasikan dengan Kementerian sektoral lainnya.

“Tapi diisi oleh Ketum parpol Kan berasal dari profesional. Saya kira kita kasih waktu 100 hari kedepan,” ujarnya.

Jika memang digantinya Mendag ini merupakan pilihan dari Presiden. Maka tinggal menunggu bukti kerja 100 hari ke depan. Apakah persoalan yang paling sederhana, yaitu soal minyak goreng secara nasional harga bisa turun dibawah harga eceran tertinggi, rantai distribusinya pun bisa dibenahi.

Kemudian, dari sisi ekspor 100 hari kedepan diharapkan dengan tekanan resesi ekonomi di Amerika Serikat dan juga fluktuasi permintaan secara global, kinerja ekspor itu diharapkan bisa lebih berkualitas.

“Bukan sekedar neraca perdagangannya gemuk Karena ekspor komoditas, tapi juga ekspor yang bernilai tambah atau ekspor barang dari produksi,” ujarnya.

Namun, jika melihat rekam jejak dari Zulkifli Hasan memang relatif cukup demokratis dan selama ini juga relatif lebih terbuka terhadap masukan-masukan. Tapi yang perlu dilihat adalah 100 hari kinerja ke depan.

“Apakah Pak Zulhas ini bisa membuktikan kepada publik bahwa pos Mendag ini bukan hanya titipan politik atau titipan politis tapi juga memang diisi oleh orang yang tepat. Kita lihat 100 hari kedepan Kalau nggak ya sebaiknya mundur,” tegasnya.

Sementara itu, dilantiknya mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kata dia, mungkin Presiden membutuhkan ketegasan dalam menyelesaikan persoalan yang cukup serius seperti mafia tanah.

“Dipilih mantan Panglima TNI apa mungkin membutuhkan ketegasan ya dan beberapa persoalan yang cukup serius soal mafia tanah, soal masalah sengketa lahan dan juga PR terkait lahan di ibu kota negara termasuk juga sengketa dengan masyarakat adat. Itu mungkin dibutuhkan sosok yang lebih tegas,” katanya.

Kendati begitu, tetap perlu diperhatikan terkait masalah-masalah teknis. Oleh karena itu, diharapkan Marsekal Hadi Tjahjanto bisa menggandeng pakar-pakar di bidang permasalahan agraria untuk menuntaskan PR besar Jokowi yaitu reforma agraria.

“Jadi selain mafia tanah, juga reforma agraria bukan hanya target sertifikat tanah tapi juga kualitas pengelolaan reforma agraria itu menjadi tanggung jawab dari Menteri ATR/BPN,” pungkasnya. 

Sementara Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) berharap Zulkifli Hasan dapat memulihkan perekonomian dalam negeri.

"Memang ini tidak bisa diselesaikan secara langsung tetapi harapan IKAPPI ada upaya perbaikan, penertiban dan konsolidasi nasional untuk kembali memulihkan ekonomi dalam negeri," tuturnya.

Dalam hal ini memperkuat program untuk keberhasilan pangan nasional.

"Tetapi kami ingin menyambut welcome to jungle kepada pak menteri, belantara hutan ini harus diperbaiki, dirapikan dan satu harapan kami berpihaklah kepada pedagang pasar tradisional, berpihaklah kepada UMKM dan perkuat perdagangan dalam negeri agar tidak tersesat di dalam hutan," pungkas Abdullah.

Sementara, Ekonom Indef Nailul Huda menilai dilantiknya Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan posisi Muhammad Lutfi, sebagai ajang kampanye politik 2024 mendatang.

“Saya rasa pergantian kursi Menteri Perdagangan tidak lebih dari sekadar bagi-bagi kursi, bukan untuk meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan itu sendiri,” kata Nailul.

Menurutnya, kapasitas Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas ini pun masih jauh yang diharapkan. Nailul merasa, keadaan akan seperti zaman Rachmat Gobel yang menjabat Mendag periode 2014-2015, dan Enggartiasto Lukita yang menjabat Mendag periode 2016-2019.

“Dimana beliau-beliau ini merupakan orang politik. Saya khawatir ini hanya jadi bahan partai untuk persiapan kampanye 2024,” ujarnya.

Dulu Enggartiasto Lukita sangat kontroversial sekali terkait kasus-kasus impor, seperti impor cangkul. Oleh karena itu, Nailul menegaskan masyarakat harus bersiap jika kebijakan perdagangan kita tidak semakin membaik, malah mundur.

“Terlebih terkait masalah minyak goreng. Tadinya saya berharap Menteri Perdagangan berasal dari kalangan profesional non partai, tapi nampaknya Pak Jokowi memberikan jatah kursi ke partai politik,” ungkapnya.