Hadapi Pemilu 2024, Kapolri Antisipasi Masalah Polarisasi Saat 2019

Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengakui, pihaknya tengah bersiap menyambut Pemilu 2024 yang tahapan awalnya sudah dimulai sejak 14 Juni 2022.

Menurut dia, Pemilu serentak yang puncaknya pada 14 Februari 2024 harus dimatangkan agar pengalaman kelam di tahun 2019 tidak terulang.

"Pemilu 2019 masih menyisakan permasalahan yang masih dapat kita rasakan sampai sekarang, yaitu adanya polarisasi yang memecah belah antar masyarakat atau anak bangsa," kata Sigit saat HUT Bhayangkara di Lapangan Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, seperti dikutip dari siaran daring, Selasa (5/7/2022).

Sigit menegaskan, polarisasi adalah citra buruk dan sangat berbahaya bagi keberagaman dan kemajuan bangsa Indonesia. Karenanya, dia berjanji untuk terus menjaga keberagaman dalam semarak momentum HUT Bhayangkara ke-76.

"Ulang tahun Bhayangkara ke-76 Polri mengangkat tema persatuan dan kesatuan, serta menjaga dan mengawal keberagaman sebagai potensi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan potensi pemuda dan pemudi Indonesia yang akan memimpin Indonesia di masa depan," jelas Sigit.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga sudah berpesan kepada Polri Bahwa Polri ke depan harus bisa terus menjaga kepercayaan masyarakat dan tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apa pun.

"Setiap kecerobohan apapun di lapangan, sekecil apapun itu, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," kata Jokowi saat menjadi Inspektur Upacara dalam Peringatan ke-76 Bhayangkara di Kota Semarang Jawa Tengah.

Jokowi juga meminta Polri untuk mengawal pesta demokrasi yaitu Pemilu 2024. Di mana, akan ada Pilpres dan Pileg, dan Pilkada.

Hal ini disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara dalam Peringatan ke-76 Hari Bhayangkara yang dipusatkan di Akademi Kepolisian (Akpol) Kota Semarang Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022).

Jokowi menekankan Polri harus bisa menjaga ketertiban masyarakat agar tak merusak jalannya Pemilu 2024.

"Agenda besar demokras, Pileg, Pilpres, dan Pilkada Serentak tahun 2024 harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik," kata dia sebagaimana ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa.

Menurut Jokowi, banyak agenda nasional yang perlu dukungan Polri. Salah satunya, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.

Dia menuturkan bahwa pemindahan IKN merupakan pindah cara kerja untuk membangun motor kemajuan Indonesia kedepan. Untuk itu, Polri harus mengawal agar pembangunan dan pemindahan IKN berjalan sesuai rencana.

"Polri harus mengawal agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu," ucap Jokowi.