Menkominfo: Data yang Diretas Hacker Bjorka Umum dan Tak Spesifik

Liputan6.com, Jakarta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebut data-data yang diretas oleh hacker Bjorka bersifat umum dan tak spesifik. Bahkan, kata dia, data-data tersebut bukanlah data yang baru.

"Setelah ditelaah sementara, data-data yang (diretas) umum, data-data umum, bukan data-data spesifik, bukan data-data yang terupdate," jelas Johnny Plate usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022).

Dia mengatakan tim lintas kementerian/lembaga yakni, Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) akan berkoordinasi untuk menelaah peretasan yang dilakukan hacker belakangan ini.

Selain itu, Johnny mengatakan pemerintah akan membentuk tim tanggap darurat yang berisi BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN.

"Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data tata kelola data yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik," ujar Menkominfo.

Akun sosial media (sosmed) Twitter belakangan ini digemparkan dengan munculnya peretas atau hacker Bjorka.

Bagaimana tidak, di awal kemunculannya, Bjorka memberikan pesan menohok kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia.

Tak berhenti sampai di situ, hacker Bjorka bahkan mengancam Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia juga bahkan melakukan doxing (menyebarkan data tanpa izin) beberapa orang penting di Indonesia, misalnya Kemenkominfo Johny G Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, dan yang terbaru Mendagri M Tito Karnavian serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Polri belum banyak mengambil langkah atau pun kerja sama dengan instansi terkait lainnya, perihal upaya mitigasi perkara dugaan kebocoran data tersebut.

"Polisi masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Senada dengan Dedi, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah pun menyatakan sejauh ini pihaknya belum melakukan pengusutan dugaan kebocoran data ulah hacker Bjorka yang belakangan ramai di sosial media.

"Ya belum (mengambil langkah)," ujar Nurul.

Menko Polhukam Mahfud Md tidak menampik adanya sejumlah informasi milik negara telah diretas oleh seorang hacker bernama Bjorka. Namun ia tak ambil pusing, sebab hal itu bukan informasi rahasia.

"Saya pastikan itu (peretasan) memang terjadi, tapi tidak ada rahasia negara," kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (12/9/2022).

Mahfud menambahkan, laporan peretasan didapatnya dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Deputi VIII Kemenko Polhukam. Menurut dia, data yang diretas adalah domumen biasa dan terbuka.

"Itu bukan data rahasia karena bisa diambil dari sini-sini, cuma dokumen biasa dan terbuka, tapi itu (bocor) emang terjadi," jelas dia.

Sebelumnya, BSSN juga sudah membenarkan jika ada peretasan. Mereka mengaku telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.

"BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," tulis BSSN dalam siaran pers resminya.

BSSN bersama dengan PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut.

Selain itu, BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.

"BSSN menegaskan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama," BSSN menutup.

Belakangan ini dunia internet Indonesia sedang diramaikan oleh aksi yang dilakukan oleh hacker Bjorka, dengan membocorkan informasi pelanggan Indihome, KPU, nomor HP Indonesia, dokumen rahasia Presiden RI.

Dalam cuitan, Bjorka mengungkap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir didalangi oleh Muchdi Pr sebagai otak pelaku.

Aksinya membocorkan data atau informasi ini tentunya memicu beragam reaksi, ada yang pro dan tentunya ada juga yang kontra.

Terlepas dari hal tersebut, warganet penasaran apa yang menjadi alasan atau motif hacker Bjorka bersikukuh menyerang data pemerintah.

Ternyata sang hacker pun langsung menjawab rasa penasaran kebanyakan warganet. Lewat akun Twitter-nya, Bjorka bongkar motif menyerang pemerintah karena orang terdekatnya menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965.

Mengutip akun Twitter-nya, dia mengatakan aksi peretasan yang dilakukan adalah sebagai bentuk demonstrasi di era yang baru.

"Pemimpin tertinggi dalam teknologi harusnya ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politis dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. Karena mereka hanyalah orang bodoh," tulisnya.

Lebih lanjut, dia bercerita tentang betapa mudah bagi dirinya untuk menjebol sistem keamanan yang dikelola pemerintah Indonesia.