Arwani Absen ke KPU, Mardiono Belum Terpikir Ganti Sekjen PPP

Mardiono menegaskan internal PPP tidak terpecah pasca-pergantian ketum dari Suharso Monoarfa kepada dirinya.

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Sep 2022, 05:15 WIB
Diterbitkan 13 Sep 2022, 05:15 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan SK baru PPP. (Istimewa)
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan SK baru PPP. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Plt Ketum PPP) Muhammad Mardiono mendaftarkan SK Kepengurusan DPP PPP yang baru ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (12/9/2022). Namun Mardiono tidak ditemani Sekjen PPP Arwani Thomafi.

Mardiono menegaskan, perubahan struktur hanya mengganti posisi Ketum PPP dari Suharso Monoarfa yang diberhentikan lewat Mukernas kepada dirinya selaku Plt. Ia mengaku belum berpikir apakah akan mengganti posisi Sekjen PPP.

"Tapi belum ada pemikiran untuk perubahan (posisi sekjen). Tapi kami sedang dituntut untuk bekerja cepat tahapan pertama mulai proses pendaftaran," ujar Mardiono di kantor KPU usai pendaftaran.

Mardiono menjelaskan, absennya Arwani Thomafi karena ada alasan tertentu. Sehingga tidak bisa menyusul ikut mendampingi penyerahan SK baru.

"Belum terpikir itu, kalau tidak ada tadi mungkin kalau enggak salah dalam perjalanan, tapi karena terhambat sesuatu jadi tidak menyusul kami semua," ujarnya.

Selain itu, Mardiono kembali menegaskan PPP tidak terpecah. Ia mengaku tetap berhubungan baik dengan Suharso.

"Hubungan kami dengan beliau Suharso Monoarfa tetap baik karena beliau adalah guru saya mentor saya sahabat saya jadi tidak ada jarak saya dengan beliau. Jadi tidak ada perpecahan di PPP," ujarnya.

"Jadi karena PPP partai kader partai yang paling tua mungkin di negeri ini tentu siapapun pemimpinnya kami semua tetap PPP. Insyaallah prinsip kader tidak akan terpengaruh pada pergantian kepemimpinan," kata Mardiono menegaskan.

Mardiono Yakin Suharso Tak Akan Melawan

Muhamad Mardiono (ketiga dari kanan) ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggantikan Suharso Monoarfa (Istimewa)
Muhamad Mardiono (ketiga dari kanan) ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggantikan Suharso Monoarfa (Istimewa)

Sebelumnya diberitakan, Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono yakin Suharso Monoarfa tidak akan melakukan perlawanan hukum atas pemberhentiannya sebagai Ketum partai berlambang Ka'bah itu.

Suharso dinilai tidak menggugat Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPP PPP yang baru disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"InsyaAllah itu tidak terjadi. Karena beliau tentu saya tahu persis beliau sangat negarawan, beliau adalah aset PPP paling besar, dan beliau juga aset bangsa kita, aset negara karena beliau juga saat ini sebagai menteri Bappenas tentu bagian dari aset negara ya," ujar Mardiono di Kantor KPU, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Mardiono menuturkan, hubungannya dengan Suharso Monoarfa tetap baik. Ia menyebut, Suharso merupakan sosok mentor dan sahabat.

"Hubungan kami dengan beliau Suharso Monoarfa tetap baik karena beliau adalah guru saya mentor saya sahabat saya jadi tidak ada jarak saya dengan beliau. Jadi tidak ada perpecahan di PPP," ujarnya.

Menurut Mardiono, pergantian ketua umum tidak akan mempengaruhi sikap anggota PPP. Semua kader diyakini akan tetap bersama dengan PPP yang ia pimpin.

"Jadi karena PPP partai kader partai yang paling tua mungkin di negeri ini tentu siapapun pemimpinnya kami semua tetap PPP. Insyaallah prinsip kader tidak akan terpengaruh pada pergantian kepemimpinan," katanya.

Mardiono menegaskan, pergantian ketua umum bukan untuk kepentingan perseorangan. Ia terpilih karena amanah pendiri PPP.

"Ini adalah amanah dari para pendiri PPP didirikan untuk wadah perjuangan umat kami disini bersama dengan umat termasuk yang menitipkan kepada kami hasil pemilu 2019 lalu itu sekitar 6,3 juta lebih rakyat Indonesia," tegasnya.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya