Mardiono: Tugas Suharso Berat Jadi Menteri Jokowi, PPP Butuh Perhatian Lebih

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggantikan Suharso monoarfa. Keputusan tersebut dikeluarkan pada Jumat, 9 September 2022.

Terkait Suharso Monoarfa di PPP, Mardiono menyebut bahwa keputusan tetsebut untuk meringankan beban Suharso dalam menjalankan tugas negara sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun Suharso dipercaya Jokowi menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

"Karena beliau sekarang memilik tugas tugas berat dan sering meninggalkan Indonesia untuk harus bertugas negara pergi ke luar negeri. Di lain pihak partai memang sangat memerlukan perhantian serius karena kita sudah menghadapi agenda agenda Pemilu 2024," kata Mardiono, saat konferensi pers, di Jakarta, Jumat 9 September 2022 malam.

Kendati demikian, Monoarfa menegaskan PPP tidak pernah melupakan jasa-jasa yang telah diberikan oleh Suharso Monoarfa untuk partai berlambang Ka'bah ini. Sebab, Suharso bagi PPP adalah guru dan mentor terbaik.

"Terkait dengan Pak Suharso, bagaimanapun apapun beliau adalah tokoh kami. Beliau adalah guru kami, beliau adalah mentor kami. Kami akan selalu menghormati dan juga kami selalu memberikan pengharagaan besar kepada beliu atas jasa-jasanya kepada PPP," ucapnya.

Sehingga, permasalahan ke depan saat ini, kata Mardiono bukan lagi persoalan perseorangan, melainkan organisasi untuk bagaimana di Pemilu 2024 bisa meraih kemenangan.

"Tentu saya yakin beliau Pak Suharso akan berjiwa besar, kembali akan bergandeng tangan dengan kami semua untuk mengawal sampai pemilu 2024," ujar Mardiono.

Dia pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena banyaknya pemberitaan simpang siur karena konflik internal di PPP. Sesungguhnya, hal itu dilakukan untuk menjemput kemenangan PPP di pesta demokrasi 2024 mendatang.

"Kami sampikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia apabila akhir-akhir ini telah terdapat berita yang mungkin membuat kurang nyaman. Tapi itu semua adalah pemberitaan sesungguhnya mengingatkan kita semua agar PPP lebih kuat lagi, jadi lebih baik lagi dan seluru kader semangat menyongsong menjemput kemenangan," imbuhnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly resmi mengesahkan kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipimpin oleh Muhammad Mardiono.

Terkait hal tersebut, Mardiono meminta kepada seluruh kader PPP diseluruh Indonesia untuk merapatkan barisan dan satu komando menuju Pemilu 2024.

"Kepada seluruh jajaran, para kader PPP di seluruh Indoneisa saya minta untuk kita merapatkan barisan, kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menghadapi kerja-kerja politik dalam rangka untuk menghadapi Pemilu 2024 yang akan datang," kata dia dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat 9 September 2022.

"Kita bersatu padu bergandeng tangan satu garis komando untuk kita bekerja memasuki pada tahapan-tahapan Pemilu yang sudah kita mulai," tambahnya.

Tak hanya itu, Mardiono juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham, yang telah mempermudah dan mempercepat proses perubahan kepengurusan PPP hasil dari musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada Minggu 4 September 2022.

Diketahui, Mardiono telah menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, pada Selasa 6 September 2022.

"Saya telah menerima surat keputusan dari Kemenkumham sebagaimana yang telah kita ajukan pada hari Selasa yang lalu dan alhamdulillah telah mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat karena Kemenkumham saat ini telah memberikan pelayanan melalui aplikasi online," kata Mardiono.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM yang telah cepat merespon atas permohonan kami yang telah kami ajukan," sambungnya.

Adapun Mardiono ditunjuk menggantikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP. Dia ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Suharso belakangan mengklaim masih menyebut sebagai Ketua Umum PPP. Pemberhentian dirinya lewat Mukernas dinilai cacat prosedur.

Pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum PPP merupakan kumpulan dari masalah di internal. Dari masalah elektabilitas PPP yang jeblok jelang pemilu hingga pernyataan kontroversial Suharso soal amplop kiai yang memicu kemarahan banyak pihak.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengakui, masalah pernyataan amplop kiai menjadi pemicu. Akibat pernyataan tersebut, tiga majelis PPP dua kali mendesak Suharso untuk mundur dari partai. Ketegangan antara Suharso majelis PPP mendorong digelarnya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang memberhentikan Suharso dan mengukuhkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum.

"Itu tidak bisa dipungkiri ada sebagai faktor pendorong bukan penentu," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 5 September 2022.

Akhirnya, Partai Persatuan Pembangunan menggelar Mukernas untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum. Dalam forum Mukernas, 30 DPW yang hadir menginginkan ada pemisahan fungsi dan tugas ketua umum. Ketua umum diminta fokus untuk konsolidasi dan tugas kepartaian. Tidak menjalankan fungsi di pemerintahan sebagai menteri.

"Jadi itu dominasi kesadaran dan keinginan agar ada diferensiasi atau pemisahan fungsi-fungsi dari fungsi kepartaian yang dibutuhkan untuk meningkatkan konsolidasi untuk memfokuskan kerja kepartaian dengan katakanlah fungsi-fungsi yang diemban pimpinan partai yang ada di pemerintahan," ujar Arsul.

Sejak lama di internal PPP menginginkan ketua umum tidak rangkap jabatan sebagai menteri. Diskusi di internal PPP sudah lama digaungkan dan Suharso juga sudah dengar.

"Kalau yang menjadi pimpinan ppp itu tidak merangkap di jajaran pemerintahan. Diskusi itu sudah lama dan pak Suharso juga sudah mengetahui," ujar Arsul.

Alasannya tidak jauh dari urusan Pemilu 2024. Arsul mengungkap elektabilitas PPP yang jeblok menjelang Pemilu 2024. Dalam beberapa survei, elektabilitas PPP disalip oleh Perindo.

"Apalagi ini sebagian, yang mau saya bilang adalah ketika kemudian katakanlah kok Perindo tiba-tiba di satu dua survei itu nyelip PPP, temen-temen itu kan ini gimana," ujar Arsul.

"Bukan tidak menyalahkan Pak Suharso, kemudian jawabannya kita harus melakukan pemisahan fungsi, pokonya yang di partai itu fokus ngurus partai gitu loh," tegas anggota Komisi III DPR RI.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com