Harga BBM Naik, Moeldoko Tekankan Pemerintah Sudah Kalkulasi Matang

Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengantisipasi dampak krisis global dengan menerapkan kebijakan yang sudah terkalkulasi dengan matang. Salah satunya, kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Isu memang akan selalu berkembang. Mengelola isu negara itu sudah biasa. Pertanyaannya, apakah kebijakan itu sudah dikalkulasi? Sudah pasti," kata Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Jumat (16/9/2022).

"Presiden selalu berpikir untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pemerintah selalu memberikan klarifikasi bahwa saat ini pemerintah sedang memperbaiki bagaimana caranya agar subsidi tepat sasaran," sambungnya.

Berdasarkan data dari BPS, kata dia, lebih dari 70 persen subsidi BBM selama ini justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang membuat keseimbangan baru, terutama dengan beban APBN yang sangat berat.

Moeldoko pun menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi selalu mendengarkan pendapat dan kritik dari masyarakat. Dia menekankan kenaikan BBM telah melalui pertimbangan yang sangat panjang.

"Arah pemerintah sangat jelas, yakni agar subsidi tepat sasaran. Yang perlu dipahami adalah seharusnya kita, masyarakat, ikut membantu pemerintah untuk agar subsidi ini tepat sasaran ke masyarakat miskin dan membutuhkan,” jelasnya.

Sementara itu, Moeldoko juga menegaskan bahwa situasi dunia sedang tidak baik-baik dan kondisi ini berimbas pada Indonesia.

Namun, pemerintah sudah menyiapkan roadmap pengembangan ekosistem alternatif di bidang kendaraan listrik melalui penandatanganan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022.

Kebijakan ini tidak hanya menjadi bagian dari desain besar transisi energi baru terbarukan, namun juga diharapkan mampu mengurangi konsumsi BBM kedepannya.

"Kita perlu berhemat, tidak boros menggunakan BBM. Apalagi kalau sudah mampu beli motor atau mobil listrik, kenapa tidak? Itu membawa dampak yang baik bagi Indonesia kedepan," tutur Moeldoko.

Seperti diketahui, pada Sabtu 3 September 2022 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga BBM. Harga BBM subsidi jenis Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter.

Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 per liter. Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan terus diperkirakan mengalami kenaikan.

Demi meminimalisir dampak ketidakpastian global ini dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pun mengalihkan subsidi bahan bakar minyak murah untuk penyediaan bantuan sosial bagi kelompok ekonomi rentan dan miskin.

Namun, pemerintah sudah menyiapkan roadmap pengembangan ekosistem alternatif di bidang kendaraan listrik melalui penandatanganan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022.

Kebijakan ini tidak hanya menjadi bagian dari desain besar transisi energi baru terbarukan, namun juga diharapkan mampu mengurangi konsumsi BBM kedepannya.

"Kita perlu berhemat, tidak boros menggunakan BBM. Apalagi kalau sudah mampu beli motor atau mobil listrik, kenapa tidak? Itu membawa dampak yang baik bagi Indonesia kedepan," tutur Moeldoko.

Seperti diketahui, pada Sabtu 3 September 2022 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga BBM. Harga BBM subsidi jenis Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter.

Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 per liter. Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan terus diperkirakan mengalami kenaikan.

Demi meminimalisir dampak ketidakpastian global ini dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pun mengalihkan subsidi bahan bakar minyak murah untuk penyediaan bantuan sosial bagi kelompok ekonomi rentan dan miskin.