BEM UHO Dukung Jokowi Realisasikan Program Ekonomi Kerakyatan

Liputan6.com, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo (UHO) siap mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam merealisasikan program ekonomi kerakyatan. Pasalnya kebijakan tersebut dinilai mengedepankan kepentingan masyarakat.

Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan BEM UHO adalah dengan mengadakan seminar bertajuk “Mengkaji Keberpihakan Pemerintah Pusat dalam Menjaga Ekonomi Kerakyatan”. Seminar bertujuan untuk melihat sejauh mana pemerintah merealisasikan program ekonomi kerakyatan.

Ketua BEM UHO Luthfid Anando Aly Roza mengatakan, seminar tersebut merupakan salah satu peran yang ditunjukkan mahasiswa untuk mendukung program ekonomi kerakyatan yang digagas pemerintahan Jokowi.

Sejumlah pakar hingga kepala daerah dihadirkan dalam seminar untuk menjabarkan program ekonomi kerakyatan pemerintah.

“Kajian dan diskusi bersama teman-teman mahasiswa dan narasumber seperti kegiatan ini adalah untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi kerakyatan,” ujad Luthfid dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/10/2022).

Selain dalam bentuk seminar, Luthfid menuturkan bahwa pihaknya juga sudah turun langsung ke lapangan membantu para pegiat UMKM memasarkan produknya. Hal tersebut merupakan bentuk nyata dukungan mahasiswa sebagai salah satu mitra strategis pemerintah.

“Kita sebagai mahasiswa selain menjadi mitra kritis pemerintah, kita juga menjadi mitra strategis dengan ikut membantu UMKM yang mungkin belum mencukupi target pasarnya, dan lain-lain,” katanya.

Lebih lanjut, Luthfid mengatakan bahwa program ekonomi kerakyatan pemerintah sangat patut untuk diapresiasi. Ia melihat, pemerintah telah berupaya di tengah-tengah persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kita apresiasi terhadap pemerintah pusat yang sampai saat ini selalu mendukung program-program ekonomi kerakyatan,” katanya mengakhiri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan sebanyak satu juta Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) untuk on boarding masuk ke elektronik katalog atau E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk rampung tahun ini.

Menurut Jokowi, penting untuk instansi pemerintah belanja di UMKM lokal, agar belanja anggaran pemerintah dapat memberdayakan UMKM yang telah terdaftar.

"Ini harus bisa secara tuntas di tahun ini. Ini penting, saya sudah sampaikan ke gubernur, walikota, menteri, Dirut BUMN bahwa anggaran APBN, anggaran APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita," kata Jokowi dalam pidato Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM di Istana Negara Jakarta, Senin (28/3/2022).

Selain itu, lanjut Jokowi, pendataan tunggal yang komprehensif dan akurat terhadap UMKM harus terus ditingkatkan. Sebab, dengan adanya data tersebut maka pemerintah dapat membantu menavigasi pengembangan UMKM agar usaha mereka bisa lebih terarah dan berkelanjutan dan membawa para pelakunya maju dan sejahtera

Jokowi yakin, niatan itu bukan hal yang mustahil jika semua pihak mau bekerja keras dan memiliki keinginan yang sama untuk memajukan bangsa melalui UMKM. Menurut catatan pribadinya, pada masa pandemi ini sebanyak 17,5 juta pelaku UMKM telah memanfaatkan teknologi digital untuk usaha mereka.