PDIP: Jangan Ngaku Dukung Jokowi-Ma'ruf, Tapi Gandeng Erat Pengkritik

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya memegang teguh disiplin dalam berbagai hal, seperti di sisi ideologi hingga organisasi. Salah satunya adalah komitmen dalam tindakan setelah mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Maruf Amin.

"Jangan kita tidak disiplin mengaku mendukung pemerintahan Jokowi dan kemudian Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, sampai akhir tahun, tetapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi," ujar Hasto saat pidato politik perayaan Hari Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, peringatan Sumpah Pemuda pada tahun politik diharapkan mampu membangun jiwa persatuan. Menurut dia, pemuda Indonesia harus memahami sumpah bersifat abadi.

"Menghadapi tahun-tahun politik ini, mari kita kedepankan politik akal sehat, politik yang berakar pada komitmen kebangsaan. Ketika ada pihak-pihak yang pernah dengan ambisi kekuasaan lalu ingin memecah belah bangsa ini, di situlah pemuda-pemuda Indonesia mengingatkan bahwa kita punya sumpah, punya ikrar," ujar dia.

Beberapa saat lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengibaratkan sikap Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, dengan insiden perobekan warna biru pada bendera Belanda di Hotel Yamato tahun 1945.

NasDem yang identik dengan warna biru disebut lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena sudah memiliki capres sendiri.

"Hotel Yamato di mana para pejuang kita ada bendera Belanda, birunya dilepas. Ternyata biru nya juga terlepas kan di pemerintahan Pak Jokowi, punya calon presiden sendiri," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP Jakarta, Minggu (9/10/2022).

Dia menilai langkah partai politik yang telah mendeklarasikan capres menganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah perekonomian. Hasto lalu menyindir partai yang mendeklarasikan capres seperti ingin Jokowi segera lengser dari jabatannya.

"Oh tidak, karena justru malah mengganggu ya berbagai konsentrasi di dalam menangani masalah perekonomian. Itu sepertinya kan mereka mau deklarasi itu kepinginnya Pak Jokowi cepat-cepat aja kan," kata Hasto.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan kader partai berlambang banteng harus ikut gerbong Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait keputusan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) 2024.

Hal itu disampaikan usai klarifikasi Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo terkait pernyataan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres).

Hasto mengingatkan keputusan Kongres V PDIP memutuskan kewenangan calon presiden dan calon wakil presiden sepenuhnya dipilih Megawati.

"Ada gerbong rakyat Indonesia sehingga berkaitan dengan Pilpres 2024, maka rangkaian gerbong ini dipimpin oleh sebuah lokomotif yang oleh keputusan kongres itu berada di tangan Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Hasto mengatakan, rel ini akan terus bergerak bersama Presiden Joko Widodo. Maka itu kader PDIP diminta terus membangun disiplin kepartaian.

"Nah lokomotif ini bergerak dalam relnya dalam fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara kita dan rel ini akan terus Bergerak bersama dengan Presiden Jokowi seluruh rakyat Indonesia membawa kemajuan bagi negeri," ujarnya.

"Karena itulah begitu pentingnya ini semua bergerak pada relnya sehingga partai terus membangun disiplin membangun disiplin kader partai," tegas Hasto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy tetap menduduki kursi sebagai Ketua DPC PDIP Kota Solo usai dijatuhi sanksi peringatan keras dan terakhir.

FX Rudy dinyatakan melanggar keputusan kongres karena menyampaikan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Oleh karena itulah Pak Rudy tetap berkiprah sebagai Ketua DPC di Kota Solo dan tadi Pak Rudy justru dengan teguran," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Hasto menyebut sanksi yang diberikan kepada tiap kader yang melanggar juga bervariasi. Sanksi, lanjut dia, juga dapat membangun kultur agar ke depannya kader menaati aturan dan kebijakan partai.

"Dengan sanksi ini akan menunjukkan kinerja sebagai kader Partai Dan diundang itu merupakan bagian dari mekanisme yang dibangun oleh partai," jelas dia.

Selain itu, Hasto berujar mekanisme penjatuhan sanksi juga tak dilakukan sewenang-wenang.

Menurut dia, partai telah menerapkan equal treatment atau perlakuan setara.

"Artinya partai juga tidak sewenang-wenang melakukan klarifikasi dengan menyampaikan berbagai bukti-bukti, dan sanksi yang diberikan adalah itu," terang Hasto.

Hasto mengatakan, biasanya kader yang sudah dikenai sanksi baik berupa teguran hingga pembebastugasan tak mengulangi lagi pelanggaran terhadap kebijakan partai. Menurut Hasto itulah yang mencirikan PDIP.

"Yang pertama biasanya kalo kader PDIP kalau sudah di keluarkan sanksi teguran akan disiplin untuk tidak melanggar sanksi lagi, itu ciri PDIP perjuangan taat asas dan juga memahami," kata Hasto.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengaku bukan kali ini dipanggil DPP PDI Perjuangan gara-gara masalah pencapresan. Ganjar mengaku sudah tiga kali diminta klarifikasi oleh DPP PDIP.

"Saya dipanggil sudah tiga kali," kata Ganjar usai memberikan klarifikasi di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Ganjar diberikan sanksi berupa teguran lisan oleh DPP PDIP karena pernyataannya siap menjadi calon presiden (Capres). Ganjar pun menerima keputusan partai menjatuhkan sanksi kepadanya.

"Tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan tentu sebagai kader saya taat," katanya.

Ganjar patuh terhadap keputusan partai yang menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan. Ia menegaskan sebagai kader PDIP akan patuh.

"Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait Pilpres adalah keputusan ketua umum. Jadi semua pasti akan mengikuti," katanya.

Meski begitu, Ganjar tidak menarik pernyataannya siap menjadi Capres. Meski DPP PDIP telah memberikan teguran lisan kepadanya.

Ganjar Pranowo menegaskan sebagai kader partai memang harus siap bila ditugaskan. "Saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun," katanya.