Pengundian Nomor Urut Parpol, Ketum PDIP Tugaskan Bambang Wuryanto ke KPU

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024.

Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022, pasal 179 ayat 3, nomor urut partai politik untuk Pemilu 2024 bisa tetap menggunakan nomor urut pada Pemilu 2019. Namun, ada opsi bagi parpol yang inginkan adanya pengundian nomor.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan dirinya tidak hadir langsung di KPU. Megawati mengutus Kepala Bappilu PDIP Bambang Wurianto untuk hadir di acara KPU tersebut.

"Ibu Ketua Umum telah menugaskan sama saya Sekjen yaitu adalah mas Bambang Wuryanto sekalu ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Rabu (14/12/2022).

Bambang akan ditemani Ketua DPP Eriko Sotarduga dan Sadarestu ke KPU. "Kemudian bapak Eriko Sotarduga Ketua DPP Bidang Pemuda karena memang kita menaruh perhatian yang begitu besar kepada pemuda. Dan ibu Sadarestu selaku Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan," kata dia.

Sementara itu terkait nomor urut parpol, menurut Hasto, usulan nomor urut terap sama diusulkan partainya untuk alasan penghematan.

"Ya sebenarnya gagasan ketika PDIP mengusulkan bahwa nomor urut partai politik peserta pemilu itu tetap itu kan yang pertama alasan efisiensi," kata Hasto.

Hasto mengaku pihaknya mengajak parpol lain agar mau menggunakan nomor urut yang sama seperti saat Pemilu 2019.

"Maka kemudian PDIP melakukan pendekatan dengan partai politik lain dan ternyata banyak yang kemudian juga setuju dengan alasan yang tidak jauh berbeda tentang pentingnya nomor urut yang sama,” ucapnya.

Selain alasan efisiensi, Hasto menyebut nomor urut tiga yang kerap dilambangkan dengan metal oleh PDIP merupakan angka yang cocok dengan PDIP. Ia menyebut metal adalah merah total.

"Tetapi juga ada alasan ideologis dan historis kita lihat Mislanya nomor tiga salam metal, itu kan salam yang berkumandang ketika kebangkitan PDi saat itu dalam masa orde baru dikenal sebagai masa depan, dalam metal, merah total. Itu dilambangkan dengan angka 3,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan pihaknya memilih untuk ikut pengundian ulang.

"Karena pasal 179 ayat 3 mmbrikan opsi kpada parpol parlemen apakah tetap atau diundi, maka PPP memilih untuk diundi," kata Awiek saat dikonfirmasi, Rabu (14/12/2022).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Salah satu poin dalam Perppu tersebut mengatur nomor urut Parpol diperbolehkan sama dengan Pemilu 2019. 

Menanggapi hal tersebut, Sekjen PKS Aboebakar Alhabsyi menyatakan pohaknya sepakat dengan keputusan tersebut sebab semua nomor baik.

"Bagi PKS, tidak masalah nomor urut berapapun. Semua Insyaallah baik," kata dia pada keterangannya, Rabu (14/12/222).

Aboe menilai tak ada perubahan nomor urut akan memudahkan parpol saat melakukan kampanye.

"Memang dengan nomor urut yang sama, tentu akan lebih memudahkan kami dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” kata dia.

Selain itu, PKS juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah mengeluarkan Perppu no 1 tahun 2022.

“Karena Pertama, pelaksanaan Pemilu semakin jelas dan pasti. Ini menunjukkan sikap pemerintah yang menjunjung tinggi konstitusi kita,” kata Aboe.

Kedua, PKS lebih sepakat dengan pilihan bisa tetap menggunakan nomor urut sesuai pemilu 2019; yaitu untuk PKS tetap no urut 8.

“Menurut kami, ini konstruktif memberikan pendidikan politik ke masyarakat, yaitu membangun party ID, memperkuat kedekatan masyarakat dengan partai politik,” pungkasnya.