Pemerintah Diminta Jaga Suasana Kondusif Hadapi Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan nomor urut partai politik pada Rabu 14 Desember 2022 yang dipandang sebagai tanda Pemilu 2024 dimulai.

Meski demikian, masih ada pihak mewanti agar tak ada lagi yang mewacanakan penundaan hajatan demokrasi tersebut.

Karena itu, pemerintah diminta serius untuk melaksanakan Pemilu 2024 secara tepat waktu. Hal tersebut disampaikan oleh kelompok pendukung Anies Baswedan, Sekreatariat Kolaborasi Indonesia (SKI).

"Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan Pemilu 2024 secara tepat waktu serta menjamin pelaksanannya secara jujur dan adil dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok," kata Sekjen SKI Raharja Waluya Jati dalam keterangannya, Kamis (15/12/2022).

Karena itu, soal pencairan anggaran Pemilu 2024 perlu diperhatikan. Jangan sampai membenani APBN 2023 apalagi 2024 ke depan.

Selain itu, jelas Jati, pemerintah perlu menjaga suasana kondusif, menghadapi Pemilu 2024 ini. Sehingga, seluruth stakeholder maupun pejabat lainnya, harus bisa tak mengeluarkan narasi yang berpotensi menimbulkan kegaduahn, seperti wacana penundaan pemilu.

"Jika hal itu terjadi, situasi kegaduhan makin menjadi-jadi sehingga kontraproduktif bagi bangsa," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 DPR RI. Dia mengajak seluruh pihak untuk mengawal proses pelaksanaan Pemilu 2024 yang sudah mulai berlangsung.

Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Puan memimpin langsung jalannya rapat paripurna. Dalam pidatonya, Puan menekankan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang prosesnya sudah mulai berjalan.

"Menjadi tugas kita bersama untuk mengawal pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara baik, jujur dan adil," ujar Puan.

Dia mengatakan, Pemilu merupakan upaya untuk menyempurnakan penyelenggaraan negara yang demokratis. Oleh karena itu, konstitusi dan UUD 1945 telah memberikan jaminan menyempurnakan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu secara periodik.

"Diperlukan pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Dibutuhkan partai politik peserta pemilu yang semakin maju dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat dan senantiasa memegang teguh komitmennya untuk menjaga dan mengawal ideologi bangsa dan memperkukuh persatuan bangsa," tutur dia.