KPK Usut Pertemuan Eks Petinggi Lippo Group dengan Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pertemuan mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 22 Des 2022, 17:43 WIB
Diterbitkan 22 Des 2022, 17:43 WIB
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pertemuan mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

KPK mengusutnya saat memeriksa pihak swasta bernama Indri. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Nurhadi. Indri diperiksa pada Rabu 21 Desember 2022 di Gedung KPK.

"Indri (swasta), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaannya adanya pertemuan antara Edy Sindoro dengan NHD (Nurhadi)," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).

Eddy Sindoro sendiri sempat diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada Kamis 15 Desember 2022 kemarin.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait pengurusan perkara di MA yang menjerat Nurhadi. Dalam kasus ini KPK disebut menjerat Nurhadi dalam dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Penyidikan

"Saat ini KPK telah menaikkan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari ES (Eddy Sindoro). Selain itu, juga telah dilakukan penyidikan dalam dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU," kata Ali Fikri, Jumat, (16/4/2022).

Penerapan pasal pencucian uang ini dilakukan KPK lantaran tim penyidik menemukan adanya penyamaran aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tersebut oleh Nurhadi.

 

Infografis Deretan Kepala Daerah Terkena OTT KPK. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Deretan Kepala Daerah Terkena OTT KPK. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya